Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan Pemerintah dengan dunia usaha sedang mengembangkan program kemitraan atau `Public Private Partnership` untuk menciptakan tenaga kerja muda berkualitas.
"Program kemitraan pemerintah ini diharapakan menghasilkan tenaga kerja berkualitas yang nantinya dapat untuk mengisi kebutuhan pasar kerja," kata Armida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Armida, melalui program kemitraan, calon pekerja yang memperoleh pelatihan dan lulus uji kompetensi, dapat langsung ditempatkan di perusahaan atau industri.
Dipaparkannya, perkembangan pasar tenaga kerja di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang berarti karena angka pengangguran dapat diturunkan ke tingkat 6,32 persen.
Namun, diakuinya, kualitas tenaga kerja masih memerlukan perhatian khususnya kaum muda.
"Karenanya program-program pelatihan dan sertifikasi perlu terus dikembangkan karena kualitas angkatan kerja masih rendah," katanya.
Ia menjelaskan, meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia sudah menurun, karena investasi terus tumbuh, proporsi penganggur usia muda masih tinggi terhadap total penggangguran.
Dari data yang disampaikan oleh Kepala Bappenas, Indonesia memiliki tingkat TPT nomor dua paling tinggi, setelah Philipina, yaitu 6,56 persen. Dari jumlah itu, 19,9 persen diantaranya merupakan TPT usia muda.
Ditambahkannya, penganggur usia muda berpendidikan SMA ke bawah jumlahnya sangat besar di Indonesia. Kelompok ini rata-rata berumur 15-24 tahun dengan 42 persen berpendidikan rendah tingkat SD dan SMP, 58 persen berpendidikan tingkat pendidikan SMU ke atas.
"Jika mereka berpendidikan tinggi tetapi mereka tidak bekerja, karena kesempatan yang terbatas, keahlian pencari kerja tidak sesuai kebutuhan industri, serta terbatasnya peluang kerja yang baik di pedesaan. Untuk itu mereka perlu dipersiapkan dengan baik agar dapat memasuki pasar kerja," jelasnya.
Terkait dengan pengembangan public-private partnership, Armida menjelaskan, ada tiga hal utama yang akan dikembangkan.
Pertama Standar Kompetensi, akan dikembangkan oleh pengguna (industri) dan bersifat dinamis, sesuai perkembangan IPTEK.
Kedua, Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan kurikulum pelatihan mengacu kepada standar kompetensi yang dikembangkan industri. Ketiga, Sertifikasi Kompetensi, yang akan dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. (tp)
