Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menetapkan dua jenis retribusi baru berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2012, yaitu Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
Keterangan tertulis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan, penerbitan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA itu dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 150 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemilihan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dilakukan dengan pertimbangan jenis retribusi tersebut telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sementara itu, pemilihan Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan dengan pertimbangan pemberian perpanjangan IMTA sudah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah berdasar PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pemerintah menilai penambahan kedua jenis retribusi ini relatif tidak menambah beban masyarakat, mengingat adanya tambahan biaya yang ditimbulkan akibat kemacetan. Sedangkan Retribusi Perpanjangan IMTA hanya merupakan pengalihan kewenangan pungutan Pemerintah saja.
Pemberlakuan Retribusi Perpanjangan IMTA dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 untuk memberikan kesempatan kepada Daerah mempersiapkan kebijakan daerah dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA.
Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan PP tersebut, pemerintah memberikan format Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dimaksud.
Berdasar PP Nomor 97 tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012 itu, Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
Pemungutan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dilaksanakan oleh pemerintah provinsi pada ruas jalan provinsi dan oleh pemerintah Kabupaten/Kota pada ruas jalan Kabupaten/Kota.
Objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
Tidak termasuk dalam kendaraan bermotor dalam ketentuan tersebut adalah sepeda motor, kendaraan penumpang umum, kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans.
Sementara Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Subjek Retribusi Perpanjangna IMTA meliputi pemberi kerja tenaga kerja asing. Subjek retribusi tersebut merupakan Wajib Retribusi.
Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan dalam PP mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian bidang ketenagakerjaan.
Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.(rr)
