Paris (ANTARA/AFP/Xinhua-0ANA) - Presiden Prancis Francois Hollande Jumat meminta Rusia dan China untuk tidak menentang sanksi-sanksi PBB terhadap Suriah setelah pembantaian terbaru yang pemberontak salahkan pada pasukan rezim.
"Saya mengatakan kepada Rusia, China: tidak melakukan apa-apa untuk memajukan tujuan kita ke arah sanksi-sanksi kuat hanya akan menghasilkan kekacauan dan perang di Suriah dengan mengorbankan
kepentingan (anda) sendiri," katanya, berbicara di televisi BFM.
Ditanya tentang kematian yang dilaporkan sekitar 150 orang dalam pembantaian di Desa Treimsa, Suriah, Presiden mengatakan: "Kami berbagi, kami rasa itu teror tetapi kita tidak bisa berhenti di situ."
"Jika kita mendapati kematian setiap hari, itu hanya berarti bahwa rezim telah memutuskan untuk menggunakan kekuatan untuk menghancurkan rakyatnya sendiri."
Televisi pemerintah Suriah Kamis malam mengatakan bahwa kelompok-kelompok bersenjata telah melakukan pembantaian di kota al-Traimseh, provinsi tengah Hama untuk menjebak tentara Suriah, pada saat aktivis menuduh sedikitnya 200 orang tewas di kota yang sama.
TV itu mengatakan bahwa kelompok bersenjata melakukan pembantaian, menembak tanpa pandang bulu pada warga al-Traimseh dan menyebabkan warga mencari bantuan kepada tentara Suriah.
Media negara juga mengatakan tiga tentara tewas ketika memerangi kelompok bersenjata di kota bergolak, dan bahwa pasukan menimbulkan kerugian besar pada para penyerang.
Sementara itu, jaringan aktivis Komite Koordinasi Lokal menuduh bahwa sedikitnya 200 orang tewas di al-Traimseh dalam apa yang juga disebut sebagai pembantaian.
Para aktivis oposisi menuduh pasukan pemerintah berada di balik pembantaian itu.
Sebaliknya pemerintah Suriah menuduh bahwa setiap sebelum persidangan Dewan Keamanan PBB, para pejuang bersenjata menggelar pembantaian untuk memanfaatkan itu guna menjatuhkan legitimasi penguasa Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Fi lain pihak, Rusia Kamis menolak pemberlakuan sanksi-sanksi PBB terhadap Suriah, kendatipun Amerika Serikat memperingatkan bahwa missi PBB di negara yang dilanda konflik itu harus ditarik jika tidak ada tindakan-tindakan baru.
Para duta besar Dewan Keamanan PBB melakukan perundingan pertama mereka mengenai resolusi-resolusi yang dirancang Rusia dan Barat tentang Suriah dengan batas waktu 20 Juli untuk diputuskan.
Tidak ada kemajuan dilaporkan menyangkut rancangan resolusi-rsolusi itu. Tidak ada keputusan mengenai naskah-naskah itu yang dibahas pekan ini, kata utusan Inggris untuk PBB Lyall Grant kepada wartawan.
"Masih ada perbedaan-- dan itu menyangkut Bab VII," kata dubes Jerman Peter Wittig.
Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Jerman dan Portugal menuntut pemberlakuan sanksi-sanksi sesuai Bab VII Piagam PBB karena korban meningkat dan Presiden Bashar al-Assad tidak mentaati rencana perdamaian internasional.
Utusan PBB-Liga Arab Kofi Annan mendesak Dewan Kemananan memberlakukan "sanksi-sanksi" terhadap pihak yang tidak melaksanakan rencana perdamaiannya menyangkut Suriah.
Tetapi Rusia menentang keras pemberlakuan sanksi-sanksi."Segala sesuatu dapat dirundingkan tetapi kami tidak bersedia merundingkan tentang hal ini. Ini adalah satu garis merah," kata wakil duta besar Rusia untuk PBB Igor Pankin setelah perundingan pertama para utusan penting.
Pesan itu juga ditegaskan di Moskow saat Wakil Menlu Rusia Gennady Gatilov mengatakan sanksi-sanksi "tidak dapat diterima" dan tidak akan diizinkan.
Rusia dan China sebelumnya dua kali memveto resolusi-resolusi yang akan mengenakan sanksi-sanksi terhadap pemerintah Suriah, sekutu utama Moskow di Timur Tengah. (jk)
