Jakarta (ANTARA) - Penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas) pada 2012 ditargetkan 33,485 miliar dolar AS, turun dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 35 miliar dolar AS.
"Pemerintah tidak bisa melepaskan sektor migas sebagai penyokong APBN. Kalau migas dilepas sebagai penyokong, pemerintah harus mencari penerimaan negara dari sektor lain," kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Gde Pradnyana, di Jakarta, Kamis.
Namun, lanjut dia, penerimaan negara dari sektor minyak mengalami defisit karena harus membiayai belanja subsidi yang besar.
"Belanja subsidi sekarang sudah lampu kuning karena penerimaan negara dari sektor minyak kalah dari biaya subsidi BBM, sedangkan untuk gas masih surplus," paparnya.
Kendati surplus, neraca gas diprediksi 30 tahun lagi akan mengalami defisit sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 7 persen per tahun. Pasalnya, tingkat permintaan sektor energi semakin tinggi.
"Saat ini, cadangan gas tinggal 60 tahun lagi jika lapangan Natuna dimasukkan. Akan tetapi, tanpa Natuna cadangannya tinggal 40 tahun lagi," ujarnya.
Gde berpendapat pemerintah harus segera mencari atau memanfaatkan sumber energi yang terbarukan. Selain itu, pemerintah bisa melakukan penghematan pengurasan cadangan minyak dengan melakukan impor gas.
"Impor gas tidak tabu jika harganya lebih murah, apalagi negara-negara penghasil gas, seperti Korea dan Malaysia, lebih memprioritaskan impor dibandingkan menguras cadangan gasnya," ucapnya.(ar)
