Laporan Wartawan Tribun Jakarta Arif Wicaksono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik di antara pengusaha dengan buruh terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) terus berlanjut. Beberapa perusahaan mengkhawatirkan UMP yang dituntut buruh dan sempat menolak.
Menanggapi tejadinya silang pendapat mengenai penetapan tingkat upah itu, anggota Komisi VI DPR RI, Yan Herizal mendesak agar penetapan upah tidak sampai menggangu dunia investasi di Indonesia.
“Jika tidak hati-hati dalam menetapkan tingkatan upah itu, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk pada dunia investasi,” kata Yan dalam ketarangannya di Jakarta Senin (27/11/2012).
Politisi PKS itu menilai kenaikan upah di satu sisi berdampak baik bagi pemenuhan kebutuhan para buruh agar hidup lebih layak.
Namun di sisi lain, kenaikan upah yang terlalu tinggi bisa berdampak buruk bagi tingkat investasi, jika tidak diikuti dengan perbaikan sistem oleh pemerintah.
“Bisa saja dengan adanya kenaikan upah yang dianggap terlalu tinggi, membuat kalangan investor tidak nyaman menanamkan modalnya di Indonesia. Apalagi sejak dulu telah terbangun persepsi berinvestasi di Indonesia itu berbiaya tinggi (high cost) akibat maraknya pungutan liar,”katanya.
Untuk masa mendatang,Yan menambahkan, perbaikan sistem yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi itu harus menjadi prioritas diselesaikan.
Selain itu, sebagai konsekuensi kenaikan upah itu, maka beberapa sektor kemungkinan akan terkena dampak pembiayaan, seperti perkebunan, ritel dan infrastruktur seperti jalan tol.
“Sektor perkebunan akan menanggung dampak paling parah dengan kenaikan upah minimum yang tinggi. Sebab, di sektor perkebunan, komponen biaya karyawan mencapai 30 persen. Padahal, di sisi lain, sektor itu juga sedang kesulitan menaikan harga produknya,” jelasnya.
