TEMPO.CO, Jakarta: Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) mengkritik langkah Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Otto Hasibuan yang ingin menengahi polemik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Markas Besar Polri terkait sengketa penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM.
"Karena organisasi profesi (advokat) tidak punya fungsi maupun tradisi menyelesaikan konflik antar lembaga," kata Wakil Sekretaris Jenderal Peradin, Firman Wijaya pada Rabu 15 Agustus 2012. Firman mengatakan secara yuridis, lembaga pengacara tidak punya fungsi mediator untuk menengahi sebuah konflik kelembagaan. Apalagi jika konflik itu terkait interpretasi dan implementasi suatu norma hukum. Kalaupun ingin menjadi mediator, kata dia, peran Ikadin harus disepakati kedua belah pihak yang bersengketa. "Tidak bisa hanya Polri saja," ucapnya.
Selasa 14 Agustus 2012, Otto Hasibuan bersama sejumlah anggota Ikadin bertemu petinggi Markas Besar Polri. Seusai pertemuan, Otto mengaku ditunjuk oleh Markas Besar Polri menjadi pengacara yang akan menengahi masalah institusi hukum itu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
TRI SUHARMAN
Kasus Simulator SIM, Ada Upaya Selamatkan Djoko?
Arkeolog Ini Temukan Piramida via Google Earth
Nasib Penggalian Bunker di Bawah Kantor Jokowi
SBY Akhirnya Buka Suara Soal Century
Ketua KPK: Silakan Sadap Telepon Kami
Polri Sewa Seabreg Pengacara, KPK Cuek
Di Masjid Kalideres Fauzi Bowo Ingatkan Bang Kumis
Cincin Kawin Angelina Jolie Senilai Rp 7,4 Miliar
Hadapi KPK, Polisi Sewa Pengacara
Gisel Kesal Ditinggal Gading Martin
Yahoo! OMG