Islamabad (AFP/ANTARA) â Pengadilan tinggi Pakistan pada Rabu mengancam pemerintah dengan memproses tuduhan menghina sidang setelah menolak sebuah surat rancangan untuk para jaksa Swiss yang para menteri berharap bisa mengakhiri sengketa hukum mengenai tuduhan korupsi terhadap presiden.
Pemerintah akhirnya menyetujui untuk mengajukan surat rancangan kepada Swiss pekan lalu mengenai tuduhan korupsi multimiliaran dolar terhadap Presiden Asif Ali Zardari setelah hampir tiga tahun menolak surat perintah pengadilan.
Namun pada Rabu Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa surat rancangan yang dipersiapkan oleh Menteri Hukum, Farooq Naek, tidak memuaskan dan memberikannya waktu hingga 5 Oktober untuk membuat perubahan.
Hakim Asif Saeed Khosa memperingatkan jika keberatan pengadilan tidak dijawab hingga 5 Oktober, pengadilan mungkin akan mengajukan hal tersebut sebagai kasus penghinaan.
Tidak ada informasi lengkap mengenai isi dari surat tersebut atau keberatan pengadilan yang diungkapkan.
Mantan perdana Menteri Yousuf Raza Gilani dilengserkan dari jabatannya pada Juni setelah dinyatakan bersalah atas kasus penghinaan karena menolak mengajukan kepada pihak Swiss.
Hingga lengsernya pada pekan lalu, pemerintah berpendapat tidak bisa mengajukan hal tersebut kepada Swiss karena Zardari memiliki kekebalan dari tuntutan sebagai kepala negara.
Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada Zardari kembali ke tahun 1990-an, ketika dia dan almarhum isterinya, mantan perdana menteri Benazir Bhutto, diduga melakukan pencucian uang sebesar 12 juta dolar Amerika (sekitar Rp114,5 miliar) yang diduga merupakan uang suap dari perusahaan-perusahaan yang mencari kontrak pemeriksaan bea cukai. (dh/ml)
Yahoo! OMG