Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menilai demo buruh yang terjadi dalam skala besar menyebabkan penurunan persepsi iklim berbisnis di Indonesia, terutama menyangkut investor dari luar negeri.
"Demo itu tidak terjadi di perusahaan domestik tetapi di perusahaan asing sehingga berdampak negatif terhadap persepsi investor asing untuk masukkan modalnya di Indonesia khususnya jenis investasi yang menyerap banyak tenaga kerja," kata Latif Adam kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Ia memperkirakan investasi asing akan tetap masuk ke Indonesia tetapi mereka akan menghindari sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.
Hal itu, menurut dia akan melanggengkan struktur investasi asing yang selama 10 tahun terakhir berada di kategori kapital insentif seperti pertambangan, keuangan dan informasi teknologi.
"Dikhawatirkan di satu sisi kita punya catatan mengkilap dalam konteks investasi yang masuk tapi di sisi lain peran invetasi sebagai penyedia kesempatan kerja masih belum optimal," ujarnya.
Latif meminta pemerintah bertindak tegas untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi pihak pengusaha dan pekerja. Pemerintah menurut dia harus bisa menjembatani kepentingan keduanya karena masing-masing memiliki argumentasi yang berbeda.
Ia menilai hal itu sebagai tantangan terbesar pemerintah karena akan menentukan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Jika gagal menyelesaikan masalah itu maka perekonomian Indonesia akan stagnan dan tidak ada lompatan besar menuju kemajuan ekonomi.
"Namun apabila dicarikan jalan keluarnya, boleh jadi ini menjadi salah satu variabel yang signifikan mempengaruhi perjalanan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Hubungan Industrial dan Advokasi Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hasanuddin Rachman mengatakan kerugian akibat demo buruh selama 2012 mencapai Rp190 triliun atau 20 miliar dolar AS.
Hasanuddin mengatakan, setiap tahun terjadi pembahasan mengenai upah di Dewan Pengupahan di daerah-daerah yang terdiri atas unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha.
Namun menurut dia, hasil yang disepakati sering diubah oleh kepala daerah untuk tujuan pencitraan, karena selama ini masalah upah tidak ditangani Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetapi diserahkan kepada kepala daerah.
Demo ribuan buruh dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten juga terjadi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/11). Buruh menolak Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dinilai merugikan buruh dan menuntut agar pemerintah mencabut undang-undang tersebut.
Menurut mereka, UU BPJS mengkhianati buruh karena Jaminan Sosial tak bisa didapatkan secara gratis. Padahal, Oktober 2011 DPR dan Pemerintah menjanjikan jaminan sosial akan diberikan secara gratis kepada para pekerja. (tp)
