Jakarta (ANTARA) - Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor Bustanul Arifin menilai rencana pemerintah untuk mengimpor beras merupakan upaya yang paling lemah jika hal tersebut bertujuan untuk menambah pasokan.
"Pasokan beras dalam negeri masih mencukupi, bahkan menunjukkan surplus, jadi jangan dulu impor beras," kata Bustanul saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan pertama 2012 beras yang masuk ke Indonesia mencapai 770,3 ribu ton dengan nilai 420,7 juta dolar AS atau Rp3,8 triliun.
Vietnam merupakan negara yang paling banyak mengirimkan berasnya ke Indonesia sebanyak 390 ribu ton atau senilai 219,4 juta dolar AS.
Kemudian Thailand mengirimkan berasnya sebanyak 212 ribu ton dengan nilai 121,4 juta dolar AS. India turut mendatangkan berasnya sebanyak 135,2 ribu ton dengan nilai 64,3 juta dolar AS.
Pakistan mengirimkan sebanyak 26,9 ribu ton dengan nilai 10,7 juta dolar AS dan Myanmar sebanyak 5,5 ribu ton dengan nilai 2,6 juta dolar AS.
Pengadaan beras oleh Perum Bulog hingga Juli 2012 mencapai Rp2,5 juta ton dan ditargetkan pada akhir 2012 mencapai 3 juta ton, hampir dua kali lipat dari pengadaan beras pada 2011, yakni hanya mencapai 1,8 juta ton.
Bustanul mengatakan belum ada ketercapaian mekanisme pada rapat pembahasan rencana tersebut dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian.
Dia menilai upaya pemerintah dalam menstabilkan harga dengan mengimpor beras belum signifikan.
"Jika terus menerus mengimpor, pasokan akan menumpuk dan harga bisa menjadi `liar`," katanya.
Menurut Bustanul, pemerintah seharusnya melakukan perencanaan yang matang, terutama menyangkut bahan pokok, yakni beras.
Ia mengimbau kepada pemerintah untuk memprioritaskan produksi dalam negeri.
Bustanul mengakui masih sulit mengetahui alasan pemerintah mengimpor beras di tengah pencapaian surplus dan meningkatnya produktivitas beras di 10 propinsi serta puluhan kabupaten tersebut.
"Kecuali jika memang ada kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tertentu," katanya. (ar)
