Jakarta (ANTARA) - Semakin liberal pelaksanaan demokrasi di suatu negara akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat tindak pidana korupsi, kata pengamat korupsi Universitas Indonesia Teguh Kurniawan.
"Pelaksanaan demokrasi liberal akan menjamin adanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dan oleh karena itu peluang untuk melakukan korupsi dari pejabat negara akan semakin kecil" kata Teguh dalam "Semangat Kartini, Mengapa Tokoh Publik Perempuan Terpaksa Terlibat Korupsi" di Kantor Kongres Wanita Indonesia Jakarta, Senin.
Demokrasi liberal yang dimaksud oleh Teguh adalah sistem politik yang bukan hanya ditandai oleh adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, namun juga penegakan hukum, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi untuk berbicara, berkumpul, beragama, dan kepemilikan pribadi.
"Adanya pemilihan umum yang kompetitif akan dapat memotivasi calon oposisi untuk membuka perilaku pejabat publik yang korup," kata dia.
Menurut Teguh sebagian besar jenis korupsi melibatkan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi ketika kewenangan dilakukan secara ilegal (melawan hukum) dan irasional (tidak masuk akal).
"Di sinilah negara demokrasi liberal dapat menangkal korupsi, penyalahgunaan wewenang dapat dihindari dengan memberi batas-batas dalam menjalankan kewenangan serta kewajiban untuk mengukuti aturan hukum administrasi negara," kata Teguh.
Teguh menekankan bahwa Indonesia harus memperbaiki kualitas birokrasi, sistem hukum, pengawasan institusi, transparansi aturan hukum untuk mengurangi tingkat tindak pidana korupsi yang masih besar.
"Strategi lain yang terkait dengan ekonomi pasar, pemerintah juga harus mengurangi intervensi dalam perekonomian dan mengurangi regulasi yang kompleks," kata dia.
Intervensi dalam ekonomi menurut Teguh akan memberi peluang bagi pejabat publik untuk melakukan koruspsi dengan bekerja sama dengan pengusaha. Sementara aturan yang kompleks akan menyulitkan pengawasan. (rr)
Yahoo! OMG