Bengkulu (ANTARA) - Para pengusaha batu bara mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memperpanjang izin muat batu bara di kawasan Pulau Tikus.
"Perpanjangan izin muat itu terkait belum habisnya kontrak dengan pembeli dari luar negeri," kata Ketua Asosiasi Pengusahan Batu Bara Bengkulu (APBB) Safran Junaidi, Sabtu.
Ia mengatakan, pengajuan izin itu terkait Pemprov Bengkulu mendesak para pengusaha batu bara untuk mempercepat kontrak dengan pembeli di luar Bengkulu.
"Kami akan coba mengusulkan agar proses pemuatan batu bara di perairan sekitar Pulau Tikus diperpanjang hingga akhir 2012," katanya.
Ketua Dewan APBB Sutarman mengatakan, pihaknya juga meminta penundaan pemberlakuan penggunaan BBM nonsubsidi bagi perusahaan perkebunan dan pertambangan.
"Ini terkait biaya angkut di tingkat perusahaan belum disepakati, sedangkan harga batu bara di pasaran internasional turun, dengan demikian Pemprov Bengkulu diharapkan dapat mempertimbangkan usulan tersebut," ujarnya.
Asisten II Setwilda Provinsi Bengkulu HM Nasyasha menambahkan, kebijakan Gubernur Bengkulu tentang bongkar muat batu bara di Pulau Tikus sudah baku dan perusahaan disarankan melakukan kegiatan di pelabuhan Pulau Baai.
"Bila perusahaan masih bertele-tele dan tidak mengindahkan aturan tersebut, Pemprov Bengkulu akan mengambil langkah hukum, karena itu pengusaha diingatkan untuk tidak menawar lagi," katanya.
Terkait penerapan BBM nonsubsidi bagi angkutan perkebunan dan pertambangan, ia mengatakan kebijakan itu sudah diterapkan secara nasional, Bengkulu mestinya diberlakukan awal September 2012, tetapi karena ada gejolak kecil para sopir, akhirnya ditunda sambil menunggu petunjuk pusat.
"Sekarang petunjuk pelaksanaan dari pusat sudah diterima Dinas Energi Sumber Daya Mineral Bengkulu dan akan segera diberlakukan," ujarnya. (jk)
