TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat bidang Departemen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Didik Mukriyanto melihat ada gerakan prokoruptor yang mengatasnamakan rakyat terkait penolakan terhadap moratorium remisi bagi para koruptor.
"Ini kok aneh pemerintah nggak mau berikan remisi pada koruptor diprotes, pemerintah berikan remisi diprotes. Langkah ini seharusnya didukung semua orang, bukan malah ditentang apalagi sampai mau mengajukan somasi. Orang yang menentang moratorium remisi jelas bukan orang propemberantasan korupsi apapun alasannya,” ujar Didik ketika dihubungi wartawan, Rabu (2/11/2011).
Niat dan Gerakan untuk memberantas korupsi yang diprakasai pemerintah hendaknya dijadikan sebuah gerakan bersama bangsa, sehingga jika ada Pihak lain yang melakukan perlawanan terhadap semangat dan gerakan pemberantasan korupsi sudah hampir bisa dipastikan bahwa penggeraknya adalah bagian dari koruptor.
Didik melihat ringannya hukuman yang diterima para koruptor selama ini terlalu ringan sehingga bisa dilihat sebagai bagian remisi yang telah diberikan pengadilan dimuka masyarakat. Dengan demikian pemberian remisi bagi para koruptor tidak perlu lagi diberikan.
“Apakah adil jika seorang pencuri semangka divonis 6 bulan penjara sementara para koruptor miliaran dihukum 1-3 tahun? Ini saja sudah tidak adil, apalagi jika diberi remisi,” tegasnya.
Yahoo! OMG