Jakarta (ANTARA) - Sejumlah elemen masyarakat madani menilai penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara 2013 rawan dengan berbagai penyimpangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Badan Anggaran DPR dan pemerintah.
Penilaian itu disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dan Aliansi Pemerhati Parlemen Indonesia (APPI) dalam satu diskusi bertema "Alur Anggaran dan Potensi Penyimpangan APBN" di Jakarta, Rabu.
Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi itu menuturkan bahwa dalam penyusunan RAPBN 2013 saat ini, kalangan anggota DPR sudah lebih berani "bermain-main" dalam berbagai alokasi anggaran yang mereka susun.
"Menjelang pemilu 2014, semua partai pasti membutuhkan dana untuk kampanye mereka nantinya. Karenanya pada saat ini mereka berupaya mengumpulkan dana-dana baik untuk partai masing-masing maupun individunya dan salah satu sumber untuk itu adalah anggaran negara," ujar Uchok.
Ditegaskannya bahwa indikasi permainan dalam penyusunan anggaran tersebut sudah jelas terlihat diantaranya pengajuan kenaikan tarif dasar listrik oleh pemerintah yang dengan cepat disetujui sebagian kalangan anggota DPR.
"Ini ada apa?. Untuk hal-hal yang sifatnya usulan kenaikan harga-harga yang akan membebani rakyat seharusnya tidak serta merta DPR menyetujuinya," ujarnya.
Indikasi adanya potensi kerawanan lainnya, menurut Uchok, adalah pembahasan RAPBN 2013 yang dilakukan secara tertutup oleh badan anggaran DPR dan pemerintah.
Selain itu, potensi pendapatan negara juga dinilai sangat kecil yakni hanya sebesar Rp1200 triliun saja. Padahal menurut perhitungan Fitra pendapatan negara masih bisa dipacu lebih tinggi lagi.
Mengenai potensi dan kerawanan penyelewengan anggaran, Uchok menyebutkan diantaranya ada pada pos-pos belanja barang dan jasa. Sementara untuk belanja pegawai, akan sulit dilakukan permainan-permainan karena sifatnya yang sudah rutin dan tetap.
Uchok mengatakan, apabila DPR tidak mau dituding telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyusunan anggaran negara, maka semua pembahasan harus dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik.
Sementara itu Ketua APPI Andianto mengatakan bahwa persoalan anggaran negara ini merupakan isu penting yang harus terus dikritisi oleh segenap elemen masyarakat sipil.
"Fase penyusunan rencana anggaran ini merupakan salah satu tahapan yang rawan dengan penyimpangan-penyimpangan. Karenanya kita mencoba untuk terus mengkritisi," ujarnya.
Dia juga mengemukakan bahwa pihaknya sengaja mengundang sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan dan pemuda untuk turut aktif terlibat memperbincangkan berbagai potensi kerawanan penyalahgunaan anggaran negara tersebut.(ar)
Yahoo! OMG