Jakarta (ANTARA) - Pemerintah segera mengeluarkan peta indikatif penundaan izin baru dari Inpres 10/2011 tentang penundaan izin baru kehutanan dalam waktu dua minggu.
"Dalam waktu dua minggu akan keluar peta indikatif yang menggambarkan hutan primer, hutan sekunder, dan area penggunaan lain atau APL," kata Staf Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim Agus Purnomo dalam sesi dialog interaktif Forum Ekonomi Dunia Asia Timur (World Economic Forum on East Asia) di Jakarta, Senin.
Dalam sesi dialog bertema "Defying Deforestation: A Game Changer for Climate Change", Agus Purnomo menyatakan, peta indikatif tersebut akan berada dalam situs yang bisa diakses oleh publik.
Peta tersebut akan ditinjau ulang setiap enam bulan sekali agar `update` dengan kondisi lapangan terkini.
"Dalam Inpres disebutkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan review akurasi data PIPIB setiap enam bulan sekali," katanya.
"Saat ini peta tersebut sedang dalam tahap legalisasi yang membutuhkan tanda tangan oleh Menteri Kehutanan dan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan di setiap lembar peta, sebagai pihak yang secara yuridis (Undang-undang Kehutanan) diberikan kewenangan untuk menerbitkan peta-peta di kawasan hutan tersebut," lanjutnya.
Untuk lahan di luar kawasan hutan, terutama yang telah memiliki sertifikat kepemilikan, pembuatan petanya merupakan tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Agus Purnomo merupakan salah satu pembicara dalam sesi dialog interaktif pada rangkaian acara WEF on East Asia di Hotel Shangri-la Jakarta.
Pada dialog yang membahas berbagai aspek penyebab deforestasi dan langkah-langkah kebijakan dan aksi yang diperlukan untuk mengurangi laju deforestasi tersebut, para pemangku kepentingan kehutanan menanyakan kepastian lahan khususnya di dalam kawasan hutan, yang boleh dimanfaatkan secara berkelanjutan sekaligus mengurangi emisi karbon dari pembukaan dan perusakan hutan.
Peserta dialog interaktif di acara WEF ini juga mendengar pengalaman usaha di tingkat koperasi masyarakat yang berhasil menjual kayu bersertifikat FSC dengan harga 11 kali lebih tinggi dari harga kayu tanpa sertifikat.
Kayu tanpa sertifikat bila dilacak ke asalnya, seperti yang dikeluarkan FSC, sering kali dipanen secara tidak lestari atau bahkan berstatus kayu illegal.
Dialog tersebut juga membahas masalah Ketahanan Pangan dan lambatnya perundingan internasional untuk mencapai kesepakatan pengurangan emisi karbon di UNFCCC.
