TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini menyarankan PGN supaya tak mengambil margin harga terlalu tinggi untuk dijual ke industri. "Ini kan masalahnya sedang ditengahi, saran saya PGN jangan ambil margin yang jor-joran untuk industri," kata Rudi ketika dihubungi, Ahad 17 Juni 2012.
Kalangan industri mengeluhkan harga jual gas yang ditawarkan oleh PGN sejak adanya kenaikan. Harga naik langsung menjadi 55 persen dan mencapai kisaran US$ 10 per MMBTU. Alasan PGN menaikkan harga di sisi hilir karena terdapat kenaikan harga di sektor hulu yang ditetapkan pemerintah.
Rudi menegaskan kenaikan harga di sektor hulu memang harus dilakukan. "Dan itu sudah final, tak bisa diubah atau diturunkan lagi," kata dia.
Kenaikan harga di sektor hulu penting untuk mengoptimalkan produksi dan pasokan gas di dalam negeri. Juga, untuk menarik investor agar produksi gas di Indonesia terus berkembang.
Menurutnya, masalah harga gas ini akan ditengahi oleh Kementerian Perindustrian. Masing-masing pihak, masih perlu membahas harga gas ini hingga dua pekan mendatang. Saat ini, kata dia, posisi PGN memang berada di atas angin dalam menentukan harga gas di sektor hilir. Sebab, PGN merupakan salah satu pihak yang memiliki dan siap dari sisi infrastruktur untuk menghantarkan gas dari hulu ke hilir.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo menyatakan pemerintah tengah meninjau ulang harga yang pas untuk gas di sektor hilir. "Kami mencoba mendengarkan permintaan para pemangku kepentingan seperti apa. Target saya akhir Juni ini kita bisa tahu apakah harga gas cocok atau tidak," katanya.
Kalangan industri juga meminta revisi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2010 tentang alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Pemerintah juga tak bisa serta merta mengabulkan permintaan ini.
Dalam keputusan tersebut diatur berdasarkan urutan, gas bumi diutamakan terlebih dahulu untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional, industri pupuk, penyediaan tenaga listrik, dan industri lainnya. Kalangan industri meminta posisi mereka setidaknya disetarakan dengan PLN. "Kita tak bisa mengubah seenaknya, perlu cek berapa kebutuhan masing-masing baik dari PLN dan industri," kata dia.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Partai Demokrat Pilih Harga BBM Naik Tahun Depan
BPH Migas Minta Pemda Sediakan Stiker Mobil Dinas
