Jakarta (ANTARA) - Perusahaan jasa TKI (PJTKI) menyambut baik rencana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang akan membuka penempatan TKI ke Saudi, khusus bagi sektor formal pada Maret ini.
Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (PJTKI) Yunus M Yamani di Jakarta, Rabu, mengatakan dirinya dengan Ketua Umum "Indonesian Employment Agencies Association" (Idea) pada Selasa malam (6/3) bertemu dengan Dirjen Binapenta Kemenakertrans Reyna Usman.
"Dalam pertemuan tersebut Bu Reyna mengatakan pemerintah akan membuka penempatan TKI formal ke Saudi dengan bidang kerja pengasuh anak (baby sitter), juru masak (cook), pelayanan (care taker) dan sektor formal lainnya," ujar Yunus.
Pada pertemuan, kata Yunus, Reyna juga menyatakan tidak memberi rekomendasi penempatan lagi bagi semua TKI informal yang sedang cuti. "Artinya, Kemenakertrans benar-benar ingin menghentikan penempatan TKI informal (pembantu rumah tangga) ke Saudi, termasuk mereka yang cuti dan ingin kembali," ucap Yunus.
Pemerintah beberapa waktu lalu menghentikan (moratorium) penempatan TKI informal ke Saudi, menyusul muncul sejumlah masalah yang dihadapi TKI informal di sana, termasuk ancaman hukuman mati.
Terkait pembukaan penempatan TKI ke Saudi tersebut, Reyna menyatakan hanya akan memberi rekomendasi pada perusahaan anggota Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati). Organisasi ini adalah organisasi tertua PJTKI.
Berkaitan dengan itu, Yunus mengimbau PJTKI untuk mengonsolidasi diri agar program penempatan TKI formal ke Saudi lebih baik dari sebelumnya.
Pada bagian lain, Yunus juga menyampaikan kesepakatan seluruh organisasi PJTKI yang meminta pemerintah menghentikan dualisme instansi pelayanan TKI. Saat ini terdapat dua instansi yang melayani program penempatan dan perlindungan TKI, yakni Kemenakertrans dan BNP2TKI.
"Kami, seluruh organisasi PJTKI sepakat untuk meminta pemerintah membubarkan BNP2TKI karena tidak efektif dan memunculkan dualisme dan masalah koordinasi," ujarnya, menegaskan.
Dampaknya program penempatan dan perlindungan TKI menjadi semerawut dan imbasnya pada perlindungan TKI dan pembinaan PJTKI.
Sebelumnya, anggota komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka dan Direktur Perlindungan Badan Hukum Indonesia dan WNI Kemenlu Tatang BU Razak dalam seminar "Revisi UU Penempatan dan Perlindungan TKI" menyatakan koordinasi antar instansi adalah satu dari empat masalah utama penempatan dan perlindungan TKI.
Sekjen Apjati Rusdi Basalamah lebih spesifik lagi menyatakan pemerintah sebaiknya membubarkan BNP2TKI karena lima tahun terakhir adalah kondisi terburuk penempatan dan perlindungan TKI.
Rusdi mengusulkan agar hasil revisi UU Penempatan dan Perlindungan TKI menghentikan dualisme Kemenakertrans dan BNP2TKI. (rr)
