Sydney (AFP/ANTARA) - Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, mengatakan pada Selasa bahwa ia serius tentang reformasi media, tetapi tidak mengonfirmasi laporan bahwa ia sedang mempertimbangkan pengaturan pers yang lebih ketat pada sebuah pengawas baru.
Gillard menulis kepada tujuh bos media meminta "gencatan senjata" pada reformasi yang diusulkan setelah skandal pembajakan telepon Inggris, dengan menyarankan pengaturan yang lebih keras daripada badan hukum baru, kata surat kabar The Australian.
Laporan itu muncul setelah Kim Williams, kepala News Limited milik Rupert Murdoch Australia, mengatakan tidak ada peran pemerintah dalam menilai apakah berita itu adil dan seimbang.
Murdoch adalah pemain dominan dalam pasar media Australia, memegang sekitar 70 persen dari surat kabar nasional.
"Tentu saja kami berusaha untuk berbicara dengan orang di media untuk mendapatkan respon pemerintah. Tapi tidak ada yang bisa mengasumsikan bahwa kita tidak serius tentang agenda reformasi," kata Gillard kepada wartawan.
Pada Maret, Finkelstein yang ditugasi pemerintah melaporkan regulasi media yang menyerukan pengawas baru untuk mengawasi profesi tersebut.
Gillard mengatakan bahwa pemerintah belum membuat keputusan tentang bagaimana menanggapi laporan tersebut, atau untuk menyimpulkan konvergensi yang lebih luas dalam meneliti masalah regulasi di bidang penyiaran dan sektor telekomunikasi.
"Saya menghargai kebebasan pers tentu, tetapi juga kualitas dan keragaman, dan kami bekerja dalam agenda reformasi yang mengalir dari Finkelstein dan kesimpulan konvergensi," katanya.
Surat kabar Australia mengatakan Gillard tidak membuat komitmen dalam suratnya kepada para kepala media, namun berada di bawah tekanan beberapa pihak di dalam Partai Buruh untuk mencapai kompromi menjelang pemilihan umum nasional 2013.
"Hal terakhir yang kita butuhkan adalah perang dengan media," kata seorang sumber senior pemerintah kepada media milik Murdoch.
Dalam laporan peraturannya, pensiunan hakim Pengadilan Federal Ray Finkelstein mengatakan bahwa wadah di mana masyarakat bisa mengeluhkan tentang liputan pers yang menjengkelkan, saat ini mengalami kekurangan dana dan tidak memadai.
Ia merekomendasikan sebuah otoritas hukum baru, Dewan Media Berita (News Media Council), dibentuk untuk menetapkan standar jurnalistik dalam konsultasi dengan industri, dan menangani keluhan yang dibuat oleh masyarakat. (ia/ik)
Yahoo! OMG