Tokyo (AFP/ANTARA) - Kinerja sehari-hari pemerintahan Jepang akan berhenti kecuali para politisi yang mengalami kebuntuan mengesahkan sebuah rancangan undang-undang utang baru, ujar peringatan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Yoshihiko Noda pada Senin.
“Jika situasi seperti sekarang ini terus berlanjut, layanan pemerintah yang penting akan berhenti yang akan berdampak besar pada kehidupan masyarakat, yang dapat menjadi hambatan bagi pemulihan ekonomi,” katanya kepada parlemen.
Noda, yang berbicara pada awal sesi parlemen luar biasa, memperingatkan bahwa tanpa persetujuan dari lawan-lawannya pada sebuah RUU untuk mengizinkan pemerintah menerbitkan obligasi baru guna menutupi pengeluarannya, yang sebagian besar dari kehidupan publik akan terhenti.
“Tidak ada pemerintahan yang akan mampu membiayai kerjanya tanpa undang-undang khusus yang menjamin,” katanya.
“Kita sudah melihat sejumlah batasan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang murah.”
Sebuah RUU untuk meningkatkan jumlah uang yang Jepang dapat pinjam gagal oleh politik busuk, dengan pihak oposisi menolak untuk bekerja sama sampai mereka mendapatkan janji pasti dari Noda saat dia akan mencalonkan diri kembali.
“Akankah kita kembali ke konfrontasi faksi yang sia-sia yang mengutamakan pertarungan di atas kekuasaan politik, atau akankah kita mengambil upaya yang dibutuhkan dan melakukan perdebatan yang berfokus pada kebijakan?” kata Noda.
“Kita harus mengesahkan undang-undang secepatnya, sementara melakukan diskusi di antara pihak-pihak yang berkuasa dan oposisi untuk mencari solusi.”
“Mari kita hentikan kebiasaan buruk mengambil jaminan undang-undang obligasi tahunan dan menggunakannya untuk memengaruhi sistem perpolitikan.” (kn/ik)
