Jakarta (ANTARA) - Palang Merah Indonesia (PMI) bersama dengan Organisasi Kerja sama Negara-Negara Islam (OKI) dan Bulan Sabit Merah Qatar (QRCS) akhirnya diperbolehkan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat etnis Rohingya dan Rakhine di Myanmar.
Demikian disampaikan humas PMI dalam siaran pers yang diterima LKBN ANTARA Jakarta, Minggu. Hal tersebut disepakati dalam pertemuan antara Ketua PMI Jusuf Kalla, Asisten Sekjen OKI Atta El- Mannan, Presiden Bulan Sabit Merah Qatar Mohamed Gahnim Al Mahdeed dengan Menteri Urusan Perbatasan Myanmar Thein Htay seusai mengunjungi barak pengungsi Thet Kay Pyin di Sittwe, Rakhine, Myanmar, Sabtu (11/8).
Ketiga organisasi ini pun segera menandatangani kerjasama dengan Palang Merah Myanmar untuk menyuplai bantuan agar bisa diterima masyarakat setempat. Pemerintah Myanmar juga akan mengawal arus bantuan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini agar tidak salah sasaran.
Pada kunjungan delegasi PMI, OKI dan Bulan Sabit Merah Qatar ini terungkap ribuan masyarakat Rohingya dan Rakhine hidup dalam kondisi mengenaskan pasca konflik etnis tersebut. Mereka hidup di barak pengungsi berdesak-desakan dengan fasilitas sanitasi dan kesehatan yang sangat buruk. Yang membuat kondisi pengungsi semakin parah, kawasan tersebut tengah mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga hampir dipastikan para pengungsi mudah terkena penyakit, terutama yang banyak diderita para pengungsi saat ini adalah penyakit diare, ISPA dan Kolera.
Ketua PMI Jusuf Kalla menegaskan, pihaknya berharap pemerintah Myanmar segera memulai proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan pengalamannya menyelesaikan konflik di Ambon dan Poso, program tanggap darurat tidak boleh lebih dari enam bulan.
"Sebab akan menimbulkan persoalan psikologis dan kesehatan," kata Kalla.
Kalla menegaskan, hal terpenting yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua belah pihak.
"Sehingga ke depan tidak perlu ada konflik semacam ini," katanya.
Sementara Menteri Thein Htay mengatakan pihaknya cukup kewalahan menghadapi dampak pasca kerusuhan sosial ini. Sementara, kemampuan finansial pemerintah Myanmar dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca konflik sangat terbatas.
"Karena itu kita sangat terbuka bantuan lembaga internasional untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.
Thein Htay menyebutkan, pihaknya juga terus berusaha mendamaikan pihak-pihak yang sedang berkonflik di kawasan itu. Secara rutin, pemerintah mengajak tokoh agama kedua belah pihak untuk mendinginkan suasana.
"Supaya konflik yang berawal dari tindakan kriminal ini tidak melebar ke persoalan agama," katanya.(ar)
