Liputan6.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika perlu akan meminta sumbangan untuk membangun gedung baru bila DPR tak kunjung menganggarkan dana. Wakil Ketua DPR Pramono Anung salah satu yang bersedia memberikan sumbangan.
"Kalau gedung ini dirasa perlu maka saya pribadi tidak keberatan untuk menyumbang gedung itu," kata Pram di DPR, Jakarta, Senin (25/6).
Menurut Pram, semua pihak pasti menginginkan KPK menjadi kuat dan kredibel. Salah satu caranya memang dengan memberikan gedung ke KPK.
Pram mengatakan, persoalan Gedung KPK itu sebaiknya diselesaikan dengan mekanisme yang ada. Pimpinan DPR siap menjadi penengah untuk mempertemukan Komisi Hukum dan pimpinan KPK.
Pram melanjutkan, jika kelak KPK akan membangun gedungnya lewat dana masyarakat, maka gedung itu tetap akan jadinegara. Maka dalam konteks itu negara yang harus bertanggung jawab.
Opini pembangunan gedung dari sumbangan masyarakat terlontar dari Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Ia menyampaikan uneg-unegnya karena gedung yang ada, sudah tidak mampu menampung pegawai dan pejabat KPK.
Mereka setidaknya sudah tersebar di gedung yang berbeda. Yakni, Gedung KPK di Jl Rasuna Said, Gedung BUMN 1 lantai, dan Gedung Upindo. Untuk itu, rencana pembangunan Gedung KPK harus segera dilaksanakan.(MEL)
