Jakarta (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu, guna membahas upaya-upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat.
"Kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi ini berkaitan dengan upaya bersama membangun kesehatan di negeri ini...kita telah bersepakat untuk mengubah falsafah pembangunan kesehatan yang kita bangun, yang hendak kita tuju adalah masyarakat yang sehat," kata Presiden.
Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, kata Presiden, maka tindakan pencegahan dan berbagai upaya untuk memastikan kesehatan masyarakat tetap terjaga menjadi tujuan utama.
"Itu menjadi sangat penting, bukan menunggu hingga sakit baru kita sibuk menyembuhkan," katanya.
Pada kesempatan itu Kepala Negara juga menegaskan prioritas pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan untuk rakyat yang mudah dan sederhana.
"Pelayanan kesehatan yang hendak kita tingkatkan adalah pelayanan yang makin berkualitas, pelayanan yang mudah atau bisa dijangkau oleh masyarakat tetapi saya lebih suka kita yang menjangkau masyarakat, accessible, kemudian murah dan bagi yang miskin kita gratiskan," katanya.
Rapat koordinasi Presiden di Kementerian Kesehatan itu merupakan rangkaian dari "safari" Presiden ke sejumlah kementerian atau lembaga negara selama pekan pertama dan ketiga bulan Ramadhan untuk mengukur sejauh mana kinerja kementerian atau lembaga.
Dalam rapat koordinasi itu, kata Presiden, para menteri atau pimpinan lembaga berkewajiban memaparkan program kerja tahun berjalan, perencanaan program mendatang, penggunaan anggaran dan masalah-masalah lain yang mengemuka.
"Saya akan melihat langsung dan kalau ada yang saya kritisi akan saya kritisi dan selanjutnya saya berikan kesempatan yang bersangkutan mengajukan rekomendasi," ujarnya.
Safari sidang kabinet terbatas itu diawali oleh Kepala Negara dengan menggelar rapat bidang hukum di Kejaksaan Agung pada pekan pertama Ramadhan. Dalam sidang kabinet terbatas itu Presiden mengingatkan sejumlah titik rawan korupsi dan pentingnya penegakan hukum.
Sejauh ini Presiden telah menggelar rapat koordinasi di Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (tp)
Yahoo! OMG