TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai pemerintah dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabaikan persoalan anak. "Contohnya hari ini. Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli ditunda sampai 14 Agustus," kata Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, kepada Tempo, Senin, 23 Juli 2012.
Menurut Arist, persoalan anak saat ini sudah sangat kompleks. Berbagai masalah seperti perdagangan anak di bawah umur, penyimpangan seks, dan kriminalitas tak henti-hentinya mendera anak. Ironisnya, pelaku yang mengorbankan anak seringkali justru berasal dari orang-orang terdekat mereka, seperti guru atau orang tua.
Lebih mengkhwatirkan lagi, menurut Arist, perilaku sadisme juga sudah meracuni pikiran anak. Ia menduga lingkungan menyebabkan anak menjadi pelaku kekerasan."Di Depok, anak usia 14 tahun sudah jadi pembunuh bayaran," katanya.
Arist berpendapat, pangkal dari masalah yang membelit anak di Indonesia tak lepas dari jerat kemiskinan. Selain meningkatkan angka putus sekolah, kemiskinan juga menimbulkan banyaknya pekerja anak. Pada tahun 2011 ada 1,7 juta anak yang bekerja di lingkungan buruk. "Tapi pemerintah hanya mampu mengentaskan 11.000 anak," ujar Arist.
Arist menilai, selama ini program pemerintah tidak menyentuh dasar persoalan. Ia juga melihat belum adanya pelayanan keterpaduan terhadap perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Pendekatan pelayanan yang dilakukan pemerintah, masih berorientasi pada proyek. Seharusnya, pemerintah memberikan perlindungan anak sampai tingkat rumah tangga.
SUNDARI
Yahoo! OMG