Liputan6.com, Jakarta: Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah terkait pembangunan Jembatan Selat Sunda, Senin (9/1). Dari pembahasan awal itu, semua peserta rapat menyetujui proyek pembangunan jembatan tersebut.
Namun, dalam pembangunan jembatan itu harus ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Seperti, jangan sampai pembangunan jembatan Selat Sunda itu menggangu dunia International. "Kita bangun sarana dan prasarana, titik bobotnya kan diperekonomian, tetapi bidang politik hukum dan keamanan harus dipertimbangkan juga," ujar Juru Bicara Kemenko Polhukam, Bambang Soelistyo, kepada wartawan usai rakor di Kemen Polhukam, Jakarta, Senin (9/1)
Menurutnya, hal ini penting karena, Selat Sunda adalah salah satu bagian dari selat strategis, bagian dari ALKI (alur laut Kepulauan Indonesia) kita, dimana kita mempunyai kewajiban kepada dunia internasional yang menggunakan ALKI itu menjamin rasa aman.
Menurut Bambang, terkait rencana pembangunan jembatan Selat Sunda itu telah dikeluarkan Peraturan Presiden No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.
Rencananya kapan dimulai pembangunannya "Ini masih (rakor) awal, kira-kira diharapkan 2014 nanti pemancangan tiang pertama," katanya. (ARI)
280 komentar