TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memberi perhatian besar kepada Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian utama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Adanya Undang-Undang Keistimewaan adalah sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara atas peran besar Yogyakarta," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi sambutan pelantikan di Istana Gedung Agung Yogyakarta, Rabu, 10 Oktober 2012.
Presiden menyebutkan, dalam sejarah masa awal kemerdekaan, peran Kasultanan Yogyakarta dalam membantu tegaknya Indonesia dengan menyediakan wilayahnya sebagai ibu kota negara merupakan keputusan yang arif dan bijaksana. "Dan sekarang, pengakuan atas sejarah itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keistimewaan agar pengakuan lebih jelas, formal, dan utuh," kata Yudhoyono.
Ditambahkan Presiden, pengakuan itu tak serta-merta datang, tapi juga melihat sejumlah hal. Seperti hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinekaan, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal.
"Saya tegaskan, Yogyakarta memiliki peran besar dalam proses pembangunan demokrasi dan transformasi. Negara mengakui Yogyakarta sebagai satu pemerintahan yang berbeda dengan daerah lainnya," kata dia
Menurut Presiden, Undang-Undang Keistimewaan tidak hanya menjamin keistimewaan Yogyakarta dalam menentukan tata cara pengisian jabatan kedudukan, tapi juga memberi kewenangan dalam penataan kelembagaan pemerintahan lokal, pengembangan kebudayaan yang makin arif, pengaturan tanah dan tata ruang, serta dana tata keistimewaan.
Selain itu, Yogyakarta juga memiliki prestasi dalam pembangunan industri kreatif, usia harapan hidup yang tinggi, serta sektor pendidikan yang merupakan komponen utama indeks pembangunan manusia.
Yudhoyono menegaskan, kehadirannya untuk melantik langsung Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Yogyakarta dan Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan.
PRIBADI WICAKSONO
