Jakarta (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pengelolaan sumber daya alam (SDA), termasuk mineral dan batu bara, harus menguntungkan negara.
Oleh karena itu, kontrak karya maupun proses lainnya sesuai dengan peraturan yang ada, kata Presiden saat membuka rapat koordinasi bidang energi di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa.
Kepala Negara mengatakan, "Kontrak, jadi perhatian publik. Saya katakan berkali-kalai di satu sisi harus hormati kontrak itu norma internasional. Namun, di sisi lain kontrak pada masa lalu yang sangat tidak adil tentu kita harus berbicara baik-baik, saya tahu Kementerian ESDM sudah melangkah."
Langkah yang dilakukan itu, kata Presiden, harus terpadu dan diikuti oleh semua pihak sehingga hasil yang dicapai juga maksimal.
"Minerba, komoditas utama kita banyak incar, kita kelola dengan baik. Dengan perekonomian dunia yang `integrated` dan interkoneksi, jangan kita tidak dapat manfaat yang besar, minerba hilirisasi dengan nilai tambah yang bagus bagi negara kita," katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengatakan bahwa proyek penambahan kapasitas tenaga listrik melalui program 10.000 megawatt yang pertama dan kedua memiliki peran penting bagi pergerakan roda ekonomi nasional.
"Tentang listrik, saya ingin dapat laporan berapa realisasi 10.000 megawatt dan bagaimana implementasi 10.000 megawatt yang kedua. Kalau listrik kurang, akan menganggu investasi," kata Presiden.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selasa pagi menggelar rapat koordinasi bidang energi di Kantor Pusat Pertamina Jakarta.
Rapat koordinasi yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menko Kesra Agung Laksono.
Para menteri yang hadir, antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan sejumlah menteri terkait lainnya.
Presiden sebelumnya pada hari Senin (6/8) melangsungkan rapat koordinasi di Kementerian Pertanian. Rapat tersebut membahas mengenai pertanian dan ketahanan pangan.(rr)
Yahoo! OMG