BERITASATU.COM - Ada kesan DPR kini berangsur melunak terkait tank Leopard.
Hari berganti hari, pekan berganti pekan, kegarangan Dewan, khususnya sejumlah anggota Komisi I, terkait penolakan atas rencana Kementerian Pertahanan RI membeli main battle tank dari Belanda sebanyak 100 unit terkesan mereda. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik pun bicara soal syarat yang harus dipenuhi Kemenhan dan TNI.
Syarat pertama yang diajukan Mahfudz adalah adanya kebutuhan atas jenis tank tersebut. Lalu, adanya jaminan tidak akan ada embargo pemeliharaan dan suku cadang di masa mendatang, serta adanya alih teknologi (transfer of technology) dalam pembelian tersebut.
"Kalau Mabes TNI tetap meminta Leopard bekas itu, Komisi I harus diyakinkan secara teknis dan politis. Kalau hal itu tak dipenuhi oleh tim negosiasi Mabes TNI, maka lebih mending beli yang baru walau jumlahnya menjadi separuhnya," kata Mahfudz di Jakarta, akhir pekan lalu.
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi I memang mempertanyakan alasan teknis pembelian tank Leopard bekas dari Belanda. Sebab, main battle tank (MBT) seperti Leopard sebenarnya hanya cocok untuk wilayah perkotaan dengan kontur jalanan aspal mendatar.
Pasalnya, tank leopard berbobot hingga 63 ton dan sulit untuk dipindahkan apabila dibutuhkan di wilayah perbatasan yang rentan diserang militer asing.
Pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Mabes TNI sendiri sudah menyatakan, bila pembelian dilakukan maka direncanakan untuk meletakkan ratusan tank itu di dua kota besar Indonesia, yakni Jakarta dan Surabaya.
Kontan hal itu sempat memicu kecurigaan bahwa keberadaan tank itu diadakan bukan demi menahan kemungkinan serangan militer. Malainkan, menghalau kemungkinan demonstrasi mengkritisi pemerintah.
Resistensi terhadap rencana pembelian tank itu juga dilontarkan sejumlah orang di Parlemen Belanda. Penolakan itu disebut-sebut muncul lantaran track record Pemerintah Indonesia yang dianggap buruk di bidang penegakan HAM.
Konon tudingan itulah yang menimbulkan ketakutan Komisi I DPR. Bahwa kelak, proses jual beli akan berujung embargo peralatan dan suku cadang.
Walau begitu Mahfudz sendiri memprediksi bahwa Kemenhan dan Mabes TNI akan mati-matian berusaha bekerja keras mengegolkan rencana pembelian tank Leopard itu. Termasuk mengegolkan klausul yang diinginkan oleh Komisi I DPR.
"Kita tidak mau ada benturan di belakang hari. Jadi silakan saja TNI menjajaki semuanya," tuturnya.
Barter proyek
Di tengah silang pendapat terkait pengadaan tank dengan sistem, baik model Leopard 2A4 dan Leopard 2A5, yang telah dilengkapi dengan pengontrol penembak digital, meriam utama 120 mm dengan kestabilan tinggi, senapan mesin koaksial, serta kelengkapan yang membidik pada malam hari itu merebak kabar bahwa sesungguhnya kini tengah berlangsung barter proyek terkait pengadaan Leopard.
Sejumlah politisi dan makelar senjata diisukan sedang berusaha 'bermain'dalam proses pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dan pengadaan tank Leopard yang kontroversial. Isu itupun beredar cepat.
Seorang sumber di Parlemen yang menolak disebutkan namanya menyatakan, seorang petinggi partai koalisi pemerintah berinisial SH, menjadi salah satu yang paling sibuk menjalankan lobi itu. Klausul yang diperjuangkan para politisi itu adalah agar pengadaan tank Leopard dimakelari oleh kelompoknya.
Imbalnya adalah DPR dipastikan segera meloloskan RUU Kamnas yang menjadi salah satu legislasi prioritas Kemenhan RI. "Jadi RUU ditransaksikan dengan proyek tank leopard," kata sumber itu di Jakarta.
Selama ini, yang paling keras menolak substansi RUU Kamnas adalah pihak Kepolisian RI, yang rajin melobi sejumlah anggota DPR demi penolakan RUU tersebut.
Konon, demi memastikan penolakan dari Polri terhenti, ujar dia, kelompok itu disebut mengancam Kapolri Jenderal Timur Pradopo agar segera menginstruksikan Polri mendukung RUU Kamnas.
"Sebagai alat ancaman, adalah informasi soal kecenderungan perilaku Kapolri akan diblow up ke media massa, seandainya Kapolri tidak mau nurut," tutur sumber itu.
Selain itu, si sumber juga mengaku mendapat informasi bahwa salah satu fraksi besar pendukung pemerintah sudah sepakat ikut dengan kelompok gabungan politisi dan makelar senjata ini," imbuhnya.
Berita hiburan dari Yahoo! OMG
133 komentar