Washington (AFP/ANTARA) - Coca-Cola, Kamis, mengumumkan mereka akan kembali ke Myanmar setelah sempat terhenti lebih dari enam dasawarsa atau dekade, meninggalkan Kuba dan Korea Utara karena hanya negara-negara itu yang tanpa minuman bersoda ikon Amerika.
Coca-Cola Co. menjadi penerima manfaat terbaru dari reformasi di negara Asia Tenggara yang lama diisolasi itu. Perusahaan ini mengumumkan rencananya, setelah Amerika Serikat mengatakan akan mengurangi pembatasan atas investasinya.
Perusahaan yang berbasis di Atlanta ini mengatakan, pada tahap awal akan mengirimkan Coke dari negara tetangga ke Myanmar, tetapi sejalan dengan praktik umum, akan mencari mitra lokal. Dikatakan, pihaknya akan membuat "investasi yang signifikan" di Myanmar selama tiga sampai lima tahun ke depan.
"Coca-Cola Co. selalu berdiri untuk optimisme pada saat perubahan dan kemajuan di seluruh dunia," kata pimpinan dan CEO Muhtar Kent dalam sebuah pernyataan.
Coca-Cola mengatakan, pihaknya akan mematuhi standar etika, termasuk menghormati hak asasi manusia dan tidak membayar suap.
The Coca-Cola Foundation, sebuah badan amal yang berafiliasi dengan perusahaan, mengatakan bahwa mereka akan memberikan tiga juta dolar AS untuk mendukung inisiatif kerja yang memberdayakan perempuan di Myanmar.
Coca-Cola mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan bisnis di Myanmar, sebelumnya dikenal sebagai Burma, selama lebih dari 60 tahun. Militer mengambil alih kendali negara itu pada 1962.
Junta menyerahkan kekuasaan kepada sipil nominal, Presiden Thein Sein, tahun lalu. Meskipun awalnya sinis tentang dia, Thein Sein telah melakukan reformasi termasuk membebaskan tahanan politik, membuka dialog dengan etnis minoritas dan meluncurkan pembicaraan dengan ikon demokrasi Aung San Suu Kyi, yang terpilih untuk
parlemen setelah bertahun-tahun di bawah tahanan rumah.
Pemerintah Presiden AS, Barack Obama juga telah mengumumkan melonggarkan pembatasan pada jasa keuangan kepada Myanmar, yang memungkinkan kartu kredit untuk kembali.
Tetapi Amerika Serikat, tidak seperti beberapa negara lain, belum menghapus pembatasan impor dari Myanmar, dengan alasan bahwa permata, kayu gerjajian dan barang lainnya menyediakan bisnis yang menguntungkan untuk elemen anti-reformasi dalam angkatan bersenjata negara itu.(rr)
