Jakarta (ANTARA) - Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi berkualitas atau inklusif yang banyak menyerap tenaga kerja, bukan sekadar besaran angka.
"Saat ini, peran industri padat karya justru sangat rendah karena kebijakan pemerintah salah arah. Bahkan, deindustrialisasi terjadi dan makin parah dengan diberlakukannya Asean-China Free Trade Area (ACFTA), yang kurang melindungi industri dalam negeri khususnya usaha mikro, kecil menengah (UMKM)," kata pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada, Revrisond Basir, di Jakarta, Rabu.
Revrisond menyatakan industri padat karya yang tepat dikembangkan terutama adalah sektor perkebunan, pertanian, makanan, tekstil, dan kerajinan. Selain itu, industri pembuatan suku cadang elektronik dan otomotif.
"Kebijakan pemerintah saat ini masih jauh dari kondisi ideal untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," paparnya.
Sedangkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan keberpihakan kepada ekonomi daerah harus ditingkatkan. Kekuatan ekonomi Indonesia selama ini ditopang oleh pengusaha kecil-menengah dan kekayaan alam yang ada di daerah.
"Selama ini sektor usaha kecil, mikro dan menengah kurang mendapat prioritas dari pemerintah. Pelaku dunia usaha khususnya UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan anggaran negara melalui pajak yang dibayarkan dunia usaha," katanya.
Suryo berpendapat bahwa cara untuk mengimbangi kejatuhan ekspor adalah penguatan konsumsi domestik. Diharapkan dengan meningkatnya konsumsi domestik akan menggantikan konsumsi barang ekspor yang berkurang.
"Untuk itu, pemerintah harus secepatnya menggerakkan sektor riil, dengan meningkatkan belanja dan konsumsi dalam negeri serta dengan membuka lapangan kerja baru," sarannya.(ar)
