Rifai dan Rosa Serahkan Bukti Dugaan Suap Menteri ke KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara Mindo Rosalina Manulang, Achmad Rifai penuhi janjinya mendampingi Rosa guna melaporkan seorang menteri yang diduga meminta jatah fee 8 persen dari nilai proyek yang akan dikerjakan oleh PT Permai Group ke KPK, Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Rifai enggan berkomentar banyak terkait nama menteri tersebut saat ini kepada publik. Namun, dirinya mengisyaratkan bahwa menteri yang dimaksud adalah Menpora Andi Mallarangeng dan Mennakertrans, Muhaimin Iskandar.

"Mereka menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta," kata Rifai sebelum memasuki Kantor KPK, Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Rifai datang ke kantor KPK pada pukul 14.10 WIB, dengan mengenakan jas hitam dirinya langsung disambut puluhan wartawan yang menunggunya sejak tadi pagi.

Lebih lanjut, Rifai menjelaskan, sikapnya untuk melaporkan menteri tersebut berdasarkan keinginan kliennya yang memiliki kesadaran untuk melaporkan tindak pidana korupsi ke KPK. "laporan yang kita serahkan ke KPK disertai bukti-bukti," kata Rifai.

Seperti diketahui sebelumnya, JPU KPK telah menghadirkan dua orang menteri untuk diambil kesaksiaannya di Pengadilan Tipikor.

Di antaranya yakni Menpora, Andi Mallarangeng yang bersaksi untuk kasus suap wisma atlet dan Mennakertrans, Muhaimin Iskandar yang bersaksi untuk kasus suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi.

Kendati demikian, saat dikonfirmasi wartawan, kedua menteri tersebut dengan tegas membantah telah melakyukan hal itu. Bahkan, keduanya menyatakan tidak mengenal dekat dengan Rosa saat bersaksi di persidangan.

Sementara terkait kronologi, Achmad Rifai menyampaikan jika Rosa sebelumnya pernah dimintai fee oleh seorang menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB-II). Imbuhnya, itu terjadi pada pertengahan tahun 2010 di komplek Perumahan Menteri, Widya Chandra.

Dalam pertemuan itu, si menteri yang didampingi orang kepercayaannya tersebut menawarkan proyek senilai Rp 80 miliar dan Rp 100 miliar kepada Rosa. Kemudian sebagai syaratnya, Rosa diwajibkan untuk membayar fee sebesar 8 persen di awal. Tak lama setelah pertemuan itu, orang kepercayaan menteri tersebut menghubungi Rosa dan mengancam akan menyerahkan proyek ke orang lain jika fee tidak dipenuhi.