Sigma: Petugas Verifikasi Parpol Rawan Ambil Untung

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yogi Gustaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) menyambut baik Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memperpanjang waktu pendaftaran verifikasi faktual untuk sembilan partai politik di DPR sudah benar, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Koordinator Sigma, Said Salahudin kepada Tribun di Jakarta, Minggu (2/9/2012), mengatakan bahwa penambahan tenaga untuk verifikasi tak bisa dihindarkan mengingat verifikasi faktual dilakukan ke semua partai politik baik lama dan baru. Namun masalah lain perlu diantisipasi.

"Yang perlu dikhawatirkan bukan pada soal perpanjangan waktu pendaftaran dan masa verifikasinya, tetapi pada pelaksanaan pemeriksaannya. Karena tingkat kerawanan pada tahap verifikasi administrasi dan faktual sangat tinggi," ungkap Said.

Tak menutup kemungkinan, saat verifikasi faktual dilaksanakan, ada praktik 'main mata' antara penyelenggara pemilu dengan pengurus partai politik. Persoalan lainnya makin bertambah ketika petugas verifikasi partai politik bukan dari unsur penyelenggara pemilu.

Secara teknis, tujuh anggota KPU dan lima anggota KPUD tidak bertindak selaku pemeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi dan pelaksana pemeriksaan faktual terhadap kebenaran kantor, pengurus, dan anggota partai politik.

Mereka hanya menunjuk petugas dari staf sekretariat dan tenaga perbantuan yang direkrut.

"Karena para verifikator itu merasa tak terikat sumpah jabatan, tak diwajibkan selalu berpedoman kepada asas penyelenggara pemilu, serta tak merasa terancam sanksi sebagaimana anggota KPU/KPUD yang diatur dalam kode etik penyelenggara pemilu, boleh jadi mereka tak sungguh-sungguh optimal dalam melaksanakan tugasnya," tukas Said.

Petugas verifikator juga berpeluang mengambil keuntungan dengan membuat kesepakatan tertentu dengan pengurus parpol.

Hal ini mudah karena mereka memegang data dan akses terhadap sampel yang akan diperiksa. Sehingga komunikasi langsung kepada pengurus parpol dapat dilakukan setiap waktu secara diam-diam tanpa sepengetahuan komisioner dan pengawas.

KLIK JUGA: