Liputan6.com, Jakarta : Massa yang tergabung dalam Solidaritas Juru Parkir, PKL, Pengusaha dan karyawan (Sojupek) kembali beraksi di depan Balaikota, Jakarta, Kamis (6/12/2012). Mereka tetap mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghapus pelarangan parkir di kawasan Gajah Mada, Hayam Wuruk dan Glodok.
Koordinator aksi Lieus Sungkharisma mengatakan, ada kekeliruan sistem yang dikehendaki Jokowi terkait penertiban parkir dan PKL di Jakarta. Ia meminta Jokowi untuk tidak bertindak sama seperti Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo.
"Kalau gubernur lama begitu, pasar dikasih ke kontraktor lalu kontraktor menentukan harga yang dahsyat. Akhirnya pedagang lama tidak bisa tebus dan omset turun 50 persen. Terus orang dagang ga ada parkir gimana," katanya.
Yang menyedihkan, ungkapnya, larangan parkir itu kerap dijadikan semacam ATM oleh oknum pejabat.
"Jadi kalau orang parkir oknum pejabat ga punya duit dia tinggal gembok aja, karena ada tanda larangan parkir 24 jam. Orang diancam kalau pengadilan 1 juta, ada yang bayar Rp 300 ribu sampai Rp 400. Apa yang begini yang mau ditradisikan" ujarnya.
Menurut dia, masalah macet itu bukan karena Gajah Mada-Hayam Wuruk kerap dijadikan tempat parkir. "Ini kan karena mobilnya kebanyakan, angkutan umumnya belum memadai," imbuhnya.
Ia pun mendesak agar Jokowi menghapus larangan parkir dan membatalkan peninggian trotoar sepanjang Gajah Mada dan Hayam Wuruk. "Kami juga menuntut agar harga sewa kios dimurahkan, karena sekarang ditawari oleh kontraktor harga Rp 50juta per meter," pungkasnya.(mut)
