Sudan Tolak Keterlibatan PBB Dalam Sengketa Perbatasan

Khartoum (AFP/ANTARA) - Sudan Sabtu menolak keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam usaha mengakhiri bentrokan perbatasan berpekan-pekan dengan Sudan Selatan, sehingga menimbulkan kekhawatiran menjadi perang yang lebih luas.

"Sudan menegaskan bahwa pihaknya menolak usaha-usaha untuk mengganggu peran Uni Afrika (AU) dan membawa konflik antara Sudan dan Sudan Selatan ke Dewan Keamanan PBB," kata Menteri Luar Negeri Ali Karti dalam satu pernyataan.

Uni Afrika sendiri, dalam satu keputusan Selasa, meminta Dewan Keamanan menyetujui tuntutannya agar kedua pihak menghentikan pertempuran dalam 48 jam, memulai perundingan dalam dua pekan dan mencapai satu perjanjian perdamaian dalam tiga bulan.

Tetapi Karti, kendatipun menyatakan sangat yakin pada peran AU, mengatakan keterlibatan Dewan Keamanan PBB akan "memberikan prioritas bagi satu sikap politik yang diumumkan sebelumnya dan memiliki satu agenda tersembunyi".

Ia tidak menjelaskan lebih jauh.

Dewan Keamanan PBB Kamis mulai membicarakan satu resolusi yang dapat memberikan sanksi-sanksi terhadap Sudan dan Sudan Selatan jika mereka tidak memenuhi tuntutan-tuntutan AU dan mengakhiri bentrokan senjata mereka yang meletus sebulan lalu.

Satu rancangan resolusi yang disusun Amerika Serikat mendukung tuntutan-tuntutan AU dan menyerukan kedua pihak "segera" menghentikan permusuhan dan menarik pasukan mereka ke dalam daerah mereka sendiri.

Naskah resolusi itu mengatakan Dewan Keamanan akan meninjau pelaksanaan kedua pihak pada tuntutan-tuntutan AU itu dan dapat melakukan "tindakan tambahan yang layak" sesuai dengan pasal 41 Bab VII piagam PBB, yang mengizinkan pemberlakuan sanksi-sanksi tetapi tidak pasukan militer.

Kendatipun tuntutan AU bagi penghentian segera permusuhan, tentara Sudan Selatan menuduh pesawat-pesawat tempur Sudan melancarkan serangan lintas perbatasan terhadap Negara Bagian Persatuan, Rabu.

Pada Sabtu, Sudan Selatan mengatakan pihaknya memukul mundur serangan pemberontak yang didukung Sudan ke luar dari Malakal, ibu kota Negara Bagian Nil Hulu.

Kedua negara membantah masing-masing mendukung pemberontak-pemberontak di daerah masing-masing.(ar)

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.