Jakarta (ANTARA) - Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Syamsuddin Haris mengusulkan segera dihentikannya kebiasaan bahwa ketua umum partai politik otomatis sebagai calon presiden sehingga tidak bisa memunculkan orang-orang terbaik bagi bangsa Indonesia.
"Sudah waktunya kita hentikan kebiasaan jelek bahwa ketum parpol punya hak istimewa sebagai capres. Di Indonesia, capres itu seolah-olah otomatis hak ketua umum parpol," katanya pada diskusi Empat Pilar di Senayan Jakarta, Senin.
Diskusi Empat Pilar yang diselenggarakan oleh MPR tersebut mengambil tema "Konstitusi dan sistim Pencapresan Pemilu 2014" menghadirkan pembicara pengamat politik LIPI Samsudin Haris dan Ketua Fraksi PKS di MPR Sohibul Iman.
Syamsuddin mencontohkan Partai Golkar sudah mulai memunculkan ketua umumnya Aburizal Bakrie sebagai capres 2014.
Menurut Syamsuddin seharusnya parpol bisa mencari calon-calon terbaiknya bukan langsung ketua umumnya karena fungsi parpol hanya mewadahi dan memfasilitasi saja.
Samsudin juga mengakui saat ini memang kepercayaan publik terhadap parpol berada pada dititik nadir.
"Karena itu salah satu solusinya membuka peluang bagi calon independen. Capres mestinya tidak hanya satu atau dua pasangan," kata Syamsuddin.
Lebih lanjut Syamsuddin juga tidak setuju dengan adanya pembatasan atau syarat minimal untuk mengajukan capres yakni PT 20 persen atau memiliki suara 25 persen suara.
"Syarat PT 20 persen atau 25 persen suara. Ini sangat tak masuk akal. Bagi saya cukuplah PT parpol di Parlemen yang 3,5 persen itu sudah cukup," kata Syamsuddin.
Dengan demikian, tambah Syamsuddin, mestinya semua parpol yang masuk di Senayan boleh mengajukan capresnya. Dengan demikian konsekwensinya parpol yang tak masuk parlemen tidak boleh ajukan capresnya.
"Pembatasan ini saya menduga ada fenomena ketidakpercayaan saja. Selain itu ada egoisme, sehingga menutup peluang calon independen," kata Syamsuddin. (rr)
Yahoo! OMG