Washington (AFP/ANTARA) - Mahkamah Agung AS pada Selasa membiarkan undang-undang kekebalan pada penyadapan tetap berlaku, yang dilihat oleh pemerintah sebagai alat yang berguna sebagai anti-teror namun dikritik oleh aktivis HAM sebagai penyalahgunaan yang mencolok dari kekuasaan eksekutif.
Pengadilan tertinggi AS menolak untuk meninjau keputusan pengadilan banding pada Desember 2011 yang menolak gugatan terhadap AT&T untuk membantu Badan Keamanan Nasional (National Security Agency/NSA) memantau panggilan telepon pelanggannya dan lalu lintas internet.
Para penggugat berpendapat bahwa hukum tersebut memungkinkan eksekutif untuk melakukan "pengawasan domestik " tanpa takut ditinjau oleh pengadilan dan pada kebijakannya sendiri dari Jaksa Agung.
Namun pemerintahan Presiden Barack Obama mendesak untuk menjaga kekebalan hukum di tempat, dengan mengatakan bahwa hal itu akan membahayakan keamanan nasional untuk mengakhiri kerja sama antara badan-badan intelijen dan perusahaan telekomunikasi.
"Pengawasan secara elektronik untuk penegakan hukum dan sebagian besar dilakukan oleh intelijen yang bergantung pada kerja sama dari perusahaan swasta yang mengoperasikan sistem telekomunikasi bangsa," kata pemerintahan Obama.
"Jika pengesahan diizinkan untuk melanjutkan terhadap orang-orang yang diduga membantu dalam kegiatan tersebut, sektor swasta mungkin enggan untuk bekerja sama dengan permintaan pemerintah yang sah di masa depan, dan kemungkinan penurunan kecerdasan yang mungkin timbul tidak dapat diterima untuk keselamatan bangsa kita, "menekankan hal itu."
Mahkamah Agung akan menyelidiki sebuah kasus terpisah pada akhir bulan ini, ketika kelompok kebebasan sipil menggugat para pejabat NSA untuk otorisasi penyadapan inkonstitusional. (yg/ai)
