TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPD RI Dr. Siti Nurbaya Bakar mengundang dua peneliti senior dari Congressional Research Service (CRS) Kongres Amerika Serikat yaitu William H Robinson, peneliti senior kebijakan publik dan Francis T. Miko, konsultan kebijakan internasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja kesesjenan dalam bidang dukungan legislasi terhadap Senator DPD RI.
"Model-model yang diterapkan CRS dalam mendukung kinerja anggota kongres Amerika Serikat sangat baik karena secara teknis lembaga-lembaga pendukung kinerja parlemen dibentuk dalam rangka mendukung kinerja anggota dalam bidang legislasi, pertimbangan dan pengawasan," ujar Siti Nurbaya Bakar, dalam rilisnya, Minggu (2/9/2012).
Robinson menjelaskan bahwa secara struktural CRS berada dibawah kongres AS karena dalam sistem kepegawaian Parlemen di AS tidak dikenal kesesjenan seperti di Indonesia. Namun, meskipun berada di bawah naungan Kongres AS, CRS memiliki independensi.
Dalam diskusi yang dipandu Sekjen DPD, Jumat lalu, Francis melihat adanya sistem politik dan kebiasaan serta kualitas anggota legislatif yang berbeda antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Menurut Francis T. Miko, memang hal ini merupakan kendala yang sering dialami oleh negara-negara yang usia demokrasinya masih baru seperti Indonesia.
Meskipun begitu, menurutnya beberapa negara demokrasi baru seperti Bulgaria dan Russia, bisa dijadikan contoh bahwa staf Parlemen di negara-negara tersebut tetap memberikan dukungan yang optimal.
”Meskipun hasilnya usulan RUU dari DPD tidak diterima DPR, tidak masalah, yang penting DPD harus membuat usulan yang bagus-bagus,” ujarnya.
CRS dibagi berdasarkan fungsi kerja dan tugas, lanjut Francis, bukan berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki peneliti/pakar. “Jadi dalam hal ini tidak semua ahli ekonomi berada di satu divisi yang sama, sebagai contoh kita ada divisi kebijakan sosial dalam negeri yg ada berbagai pakar di bidang ilmu sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya”, jelas Francis.
William mengatakan CRS juga membantu anggota kongres untuk menjalankan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Satu cara CRS membantu anggota menjalankan fungsi representasinya dengan menuliskan laporan-laporan dengan topik-topik yang memang merupakan ketertarikan dari konstituen anggota-anggota tersebut. Korespondensi dari para konstituen akan dijawab oleh anggota.
Ketika ditanyakan mengenai apa yang akan dilakukan CRS untuk memperbaiki kelemahan yang ada di DPD. William mengatakan yang bisa dilakukan untuk masalah DPD adalah membuat laporan yang menunjukkan peran dari dewan-dewan lain yang serupa dengan DPD di negara lain, misalnya Bundestag di Jerman.
Bundestag memiliki peran untuk membuat legislasi, terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah. William juga memberikan contoh Upperhouse di Kanada yang memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terhadap pembuatan RUU dan pembahasan RUU yang mempengaruhi jalannya RUU.
”Selain itu juga membuat laporan-laporan dari hasil kerja di DPD sendiri yang sangat bagus, sehingga DPR mau mengakui hasil kerja dari DPD, yang penting sangat mempengaruhi”, saran William.
Yahoo! OMG