Brussels (AFP/ANTARA) - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kamis, mengeritik rencana Israel untuk membangun ratusan rumah di wilayah pendudukan Jerusalem Timur dan menyerukan dilakukannya perundingan baru dengan Palestina.
Catherine Ashton "sangat menyesalkan" keputusan Kementerian Dalam Negeri Israel untuk kembali meperluas permukiman Gilo sebanyak sekitar 797 unit, kata sebuah pernyataan dari kantornya.
"Pemukiman itu ilegal berdasarkan hukum internasional dan mengancam tidak terwujudnya solusi dua negara," kata pernyataan itu, yang mengulangi kembali seruan Uni Eropa bagi diakhirinya pembangunan permukiman, baik di Tepi Barat dan di Jerusalem Timur.
Pembicaraan "terus menerus merupakan cara terbaik untuk mewakili upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina", tambahnya.
"Perluasan pembangunan permukiman membuat ini semua lebih sulit terwujud."
Kementerian Dalam Negeri Israel memberikan persetujuan akhir untuk rencana pembangunan itu pada Kamis.
Langkah tersebut berarti perluasan Gilo ke arah barat, yang berada di bagia selatan Yerusalem Timur, sangat dekat dengan kota Bethlehem di Tepi Barat.
"Keputusan Israel untuk membangun 800 unit rumah merupakan bagian dari rencana keseluruhan Israel yang bertujuan untuk menghancurkan solusi dua-negara," kata Juru Runding Palestina Saeb Erakat, Kamis.
Satu-satunya jawaban adalah agar masyarakat internasional mendukung rencana Palestina yang tengah mencari cara peningkatan statusnya di PBB, tambahnya.
Sebuah resolusi untuk hal itu akan diajukan kepada Majelis Umum PBB di November.
Israel menganggap baik erusalem Barat maupun TImur menjadi "ibu kotanya yang abadi, tak terpisahkan" dan tidak melihat pembangunan di sektor timur sebagai kegiatan permukiman.
Namun rakyat Palestina percaya Jerusalem Timur harus menjadi ibu kota negara masa depan mereka dan menentang keras perluasan pengaruh Israel di wilayah itu. (jk)
