Laporan Wartawan Tribun Jogya/ Victor Mahrizal
TRIBUNNEWS.COM YOGYA, – Meski usaha kecil menegah merupakan merupakan penopang perekonomian di Yogyakarta saat ini, bisnis yang mulai menjanjikan ini ternyata para pelakunya masih banyak yang belum bankable.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) DIY Lilik Syaiful
Ahmad mengatakan UKM telah menjadi bagian penting dalam perekonomian di DIY. Kendati dalam skala kecil dan menengah, mereka secara nyata mampu menciptakan lapangan kerja.
“Belakangan sektor industri kreatif yang paling agresif, terutama yang dijalankan oleh kelompok anak muda,” ujarnya, Senin (17/9/2012)
Meski bermunculan, namun kapasitas mereka untuk berkembang dengan skala yang lebih besar masih terlalu sulit, alasannya akses ke lembaga keuangan pengusaha ini sangat terbatas, baru sekitar 25 persen.
Ia menjelaskan masih banyak UKM yang kurang bankable atau memenuhi syarat- syarat perbankan, salah satunya karena laporan keuangan dan bisnis plan kedepan. Padahal dana yang mereka butuhkan tidak banyak dan sangat butuh pendampingan.
"Termasuk alasan klasik berupa jaminan kredit yang sampai sekarang menjadi kendala yang sulit teratasi," keluhnya.
Ketua Ketua Komunitas UMKM DIY, Prasetyo Atmo Sutidjo, mengatakan
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kepada UKM masih kalah dibanding dengan negara lain. Di sejumlah Negara, UKM mendapatkan prioritas karena punya peran strategis.
"Kalau di negara lain seperti Cina dan Korea para pelaku UKM diberikan pendampingan oleh perbankan. Di Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian,” jelasnya.
Diakuinya, masalah modal menjadi kendala yang sulit terpecahkan bagi
pelaku UMK yang sedang tumbuh. Banyak usaha yang memiliki prospek pasar sulit berkembangkan karena tidak punya agunan untuk mendapatkan kredit dari bank.
Apalagi, imbuhnya, kondisi UKM saat ini dalam kondisi yang sulit. Pasar luarnegeri belum juga membaik, akibat krisis Amerika dan eropa. Sedangkan pasar dalam negeri justru dibanjiri produk impor Cina yang kini membanjiri pasar tradisional.
"Kami berharap pemerintah melindungi para pelaku UKM untuk menggarap pasar dalam negeri. Salah satunya memperketat import porduk UKM, sebab pangsa pasar dalam negeri sebenarnya cukup menjanjikan," pintanya.(Vim)
