PBB, New York (ANTARA/Xinhua-OANA) - Wakil Sekretaris Jenderal PBB Jan Eliasson, Jumat (19/10), menyebut situasi di Mali "tak bisa diterima", kata juru bicara PBB kepada wartawan di Markas PBB, New York.
"Di Bamako pada Jumat, Wakil Sekretaris Jenderal berbicara pada pertemuan Kelompok Pendukung dan Tindak-Lanjut mengenai Mali, dan mengatakan, karena banyak alasan, situasi di negeri itu tak bisa diterima," kata Martin Nesirky, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dalam taklimat harian.
"Ia mengatakan sebanyak 4,6 juta orang terancam rawan pangan, sementara 560.000 anak yang berusia di bawah lima tahun terancam kekurangan gizi parah," kata Nesirky.
Kelompok mengenai Mali tersebut terdiri atas para pemimpin Uni Afrika (AU), Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) dan PBB. Pertemuan itu --yang diselenggarakan di ibu kota negera Afrika Barat tersebut-- diadakan cuma beberapa hari setelah Dewan Keamanan menyetujui resolusi yang memberi PBB waktu 45 hari untuk mengembangkan rencana guna memulihkan wilayah yang diduduki.
Menurut juru bicara PBB itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB di dalam pidatonya mengatakan, "Kita haru membantu pemerintah Mali merancang dan melaksanakan proses politik yang dapat dipercaya yang menangani semua masalah yang menggaris-bawahi krisis tersebut." Pemerintah Mali juga "harus merencanakan dan melancarkan operasi militer yang akhirnya mungkin diperlukan guna mengembalikan daerah yang diduduki oleh jaringan gerilyawan ... ".
Eliasson, yang dikutip Nesirky, mengatakan, "Kita harus memastikan aksi militer tidak menambah parah ketegangan yang ada atau menambah buruk situasi keamanan yang sudah rentan."
Juru bicara itu mengatakan masalah tersebut adalah salah satu kerja sama regional yang akan diselesaikan oleh AU, ECOWAS, dan PBB, demikian laporan Xinhua --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Sabtu.
"Yang paling penting ialah para pelaku utama bertemu di Mali hari ini untuk meneliti bukan hanya perencanaan bagi kemungkinan operasi militer tapi juga di jalur politik," tambah Nesirky.
Mali, yang saat ini dipimpin oleh Presiden Sementara Dioncounda Traore, telah menghadapi senjumlah masalah keamanan, politik dan kemanusiaan sejak awal tahun ini. Pertempuran antara pasukan militer pemerintah dan gerilyawan Tuareg meletus di bagian utara Mali sejak Januari.
Sejak itu, gerilyawan fanatik telah merebut wilayah utara, tempat mereka telah menerapkan hukum Syari`ah ketat serta pembatasan yang terutama ditujukan pada perempuan.
Menurut data PBB, ketidak-stabilan dan ketidak-amanan akibat bentrokan baru, serta penyebaran kelompok bersenjata di wilayah tersebut, kemarau serta ketidak-stabilan politik setelah kudeta militer pada Maret, telah mengakibatkan lebih dari 250.000 warga Mali mengungsi ke negara tetangga. Sementara itu sebanyak 174.000 warga Mali telah menjadi pengungsi di dalam negeri mereka. (jk)
