TEMPO.CO, Jakarta-- Dua hari menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta, pemantau pemilu mewaspadai adanya sejumlah modus kecurangan pemilu. Kecurangan tersebut antara lain mengarahkan, mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih. "Hal ini dilakukan oleh panitia pemungutan suara di TPS hingga para saksi," ujar Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu Wahyudinata dalam konferensi pers di Sarinah, Selasa, 18 September 2012.
Untuk itu pemantau akan menurunkan sekitar 250 relawan yang mengawasi jalannya pemungutan suara di 300 TPS. "Kami tempatkan di sejumlah TPS yang dianggap rawan," ujarnya. Daerah-daerah rawan tersebut antara lain, Duren Sawit, Kramat Jati, Johar Baru, Kemayoran, Kapuk Muara, dan Tambora.
Selain itu kecurangan teknis lain yang kemungkinan terjadi pada hari pemungutan suara adalah pendokumentasian hasil pencoblosan suara. Pemilih memotret surat suara, kemudian dijadikan bukti untuk menggantinya dengan uang yang ditawarkan oknum pendukung salah satu calon. "Kami apresiasi langkah KPU yang melarang pemilih membawa ponsel berkamera ke bilik suara," ujarnya.
Namun langkah ini dianggapnya mesti disosialisasikan dengan baik. "Untuk meminimalisasi potensi jual beli suara," ujarnya. Pada putaran pertama, meski aturan sudah diedarkan, masih banyak pemilih membawa ponsel ke dalam bilik suara.
Ia mengatakan setelah pemungutan suara, hasil penghitungan suara perlu dikawal dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, hingga provinsi. "Kami ajak komponen masyarakat untuk mengawal pilgub ini berjalan aman, damai, dan jujur," ujarnya.
Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pengubahan hasil suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. "Maka kami minta KPU bersikap netral, dan Panwaslu memperketat pengawasan di lapangan," ujarnya.
M. ANDI PERDANA
Pilkada DKI: Agama Yes, Prabowo No
50 Foto Topless Kate Middleton Ada di Majalah Chi
Selingkuhan Rooney dan Balotelli Hamil
Yahoo! OMG