1.000 PNS Kemenkeu Berpotensi Pensiun Dini

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Merdeka.com
    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana akuisisi lebih dari 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri ditunda. Soalnya, wacana itu dinilai sudah meresahkan masyarakat. …

INILAH.COM, Jakarta - Sekitar 1.000 Pegawai Negeri (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan berpotensi pensiun dini.

Sebagai langkah awal program pensiun dini, Kemenkeu membidik Ditjen Perbendaharaan sebagai pilot project. Sekjen Kemenkeu Mulia P Nasution mengungkapkan alasan Kemenkeu membidik direktorat tersebut untuk program pensiun dini. "Karena waktu dibentuk itu merger dari lima instansi, Anggaran, Badan Akuntansi Keuangan Negara, Informasi dan Teknologi, Lembaga Keuangan, Pemon (Pusat Manajemen Obligasi Negara). Waktu itu dimasukkan dari sana, sekarang kita lihat lagi petanya dan dikaji lagi," ujar Mulia di kantor Kemenkeu, Selasa (26/7).

Saat ini pihaknya tengah mengkaji jumlah PNS yang berpotensi untuk pensiun dini. Ia mengungkapkan, ada sekitar 1.000 pegawai yang berpotensi atas program tersebut.

"Lagi di exercise, dilihat dari ditjennya. Bisa 1000 lebih (PNS) tapi ini masih dikaji, bisa kurang bisa lebih," tuturnya.

Ia melanjutkan, Ditjen Pajak juga dibidik untuk program pensiun dini. "Selain itu yang banyak juga Pajak karena dilakukan modernisasi. Karena tiap moderninasi kan tidak bisa keluarkan staf sedangkan tuntutan sudah berbeda. Dulu kan (kita terima) untuk yang critical, sekarang kan BPHTB sudah tidak ada. Jadi banyak yang seperti itu," ujarnya.

Selain pensiun dini, sebagian pegawai Ditjen Pajak juga akan dipindahkan ke daerah sehubungan dengan adanya penarikan pajak yang dikembalikan ke daerah namun sebelumnya telah dibekali oleh keterampilan khusus. Hal ini untuk memperkuat kinerja daerah. "Misalnya, DKI minta staf PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Gak mungkin yang tak kompeten," ujarnya.

Sayangnya ia masih urung mengungkap berapa besar penghematan anggaran yang bisa dikantongi dari pensiun dini tersebut. "Dengan mereka keluar, tidak ada gaji bulanan tapi ada biaya SDM. Dalam jangka panjang iya (ada penghematan), tergantung seberapa banyak merekrut penggantinya," tandasnya.

Kemenkeu mengadaptasi mekanisme perbankan dalam menerapkan golden shake hand untuk program pensiun dini ini, di mana selain diberi pesangon PNS akan dibekali dengan keterampilan berwira usaha terlebih dahulu. [cms]

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...