1.274 Pegawai KPK yang Lulus TWK Segera Dilantik Jadi ASN

·Bacaan 1 menit

VIVA – Sebanyak 1.274 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan memenuhi syarat atau lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) segera dilantik sebagai aparatur sipil negara (ASN). Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

"Insya Allah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan semangat kebersamaan dengan Kementerian dan lembaga memberikan syafaat mudah-mudahan semua bisa lancar dan pada saatnya mereka akan kita lakukan pelantikan sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil," kata Firli di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Mei 2021.

Baca juga: Nomor Telepon Novel dan Direktur PJKAKI KPK Diduga Diretas

Dia menjelaskan, KPK akan terus berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait untuk memproses pelantikan para pegawai tersebut.

"Ini terus berlangsung komunikasi antara KPK, diwakili oleh Sekjen KPK selaku pejabat pembina kepegawaian, Kepala Biro SDM, Kepala Biro hukum semua bergerak dan Insya Allah bisa lancar," kata Firli.

Sementara itu, terkait nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, Firli mengaku belum bisa mengambil keputusan. Pihaknya akan mengajak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk urun rembuk terkait nasib mereka.

"Karena itu kami tidak berani memberikan respons sejak awal karena kami harus bekerja dengan bersama-sama kementerian lembaga. Selanjutnya adalah KPK tetap efektif, KPK tetap bekerja keras untuk melakukan pemberantasan korupsi," kata Firli.

Lebih jauh jenderal polisi bintang tiga itu memastikan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal nasib 75 pegawai KPK. Namun, Firli menekankan tindak lanjut arahan Jokowi tidak bisa dilakukan oleh KPK sendiri lantaran diperlukan koordinasi dengan Lembaga dan Kementerian terkait lainnya.

"Menindaklanjutinya tidak bisa dengan satu jari, tidak bisa hanya KPK, karena terkait dengan Kementerian/Lembaga lain," imbuhnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel