1.471 SMA/SMK di Jabar Mulai PTM Terbatas

·Bacaan 2 menit
Siswa mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di SMAN 1 Kota Tangerang, Banten, Senin (6/9/2021). Dinas Pendidikan Provinsi Banten uji coba PTM di SMA di Kota Tangerang secara terbatas dengan sistem bergiliran serta menerapkan protokol kesehatan ketat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Bandung - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mencatat sebanyak 1.471 sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jabar melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai pekan ini. Ribuan sekolah yang melaksanakan PTM itu terdiri dari sekolah negeri dan swasta.

"Sekolah di Jabar yang masuk pada hari ini ada 1.471 baik negeri dan swasta. Dari keseluruhan total sekolah ada 4.966," ucap Dedi di Bandung, Rabu (8/9/2021).

Menurut Dedi, pelaksanaan PTM tersebut dilakukan dengan pola yakni sif dan blok. Kedua pola ini menerapkan siswa yang masuk bergantian. Misalnya, siswa masuk sekolah pukul 07.00 WIB dan pulang sekitar pukul 10.30.

Kemudian petugas sekolah melakukan penyemprotan desinfektan. Lalu, PTM dilanjutkan dengan siswa lainnya yang masuk siang.

"Ada juga teman-teman di SMK, rata-rata mereka melakukannya per pekan terutama bagi yang praktik. Misalkan, minggu ini praktik nanti di minggu depannya kelas selanjutnya seperti itu," ungkap Dedi.

Selain itu, aturan jumlah siswa di kelas juga harus diperhatikan. Siswa yang masuk dan mengikuti PTM ini kapasitasnya 25 persen bagi siswa yang praktik, dan 50 persen untuk sekolah menengah atas umum.

Dedi mengatakan, dalam pelaksanaan PTM ini pihak orangtua siswa diberikan dua pilihan terkait layanan yang diberikan sekolah untuk pendidikan anaknya yaitu PTM dan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Dua layanan ini sudah disiapkan. Orangtua diberikan pilihan buat anaknya apakah mau PTM atau PJJ," katanya.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

PTM Bisa Ditunda Apabila...

Adapun para siswa yang mengikuti PTM, kata Dedi, langsung diawasi satuan pendidikan. Sehingga apabila terjadi kasus di sekolah akan dilaporkan langsung satuan pendidikan ke puskesmas atau rumah sakit setempat terkait penanganannya.

"Kalau perlu ditutup sementara," ujarnya.

Dedi menyatakan, pelaksanaan PTM bisa berubah apabila pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten menetapkan level PPKM naik di suatu daerah. Oleh karena itu, sekolah harus tunduk pada kebijakan tersebut.

"Berikutnya, yang keempat ada daftar ceklis dari izin orangtua, sarana prasarana, dan evaluasi pengawas termasuk kursi meja jarak 1,5 meter itu dilakukan di daftar ceklis itu," tutur Dedi.

Dedi menambahkan, saat ini guru menengah pertama paling banyak telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Jumlah total guru pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, sudah mencapai 82 persen. Sedangkan, guru pendidikan sekolah menengah atas mencapai 68,80 persen.

"Hanya di teman-teman sekolah saat ini baru mencapai 28 persen SMA, pelajar level 12 tahun SMP sudah mencapai 63 persen, Tapi di bulan September, Oktober ini terus fokus naik. Tapi vaksin tak menjadi syarat kalau yang PTM itu harus divaksin. Itu berjalan paralel, nanti di sekolah pun vaksinasi tetap berjalan, dan menjalankan sistem PeduliLindungi," kata dia.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel