10 Tahun Jadi Tersangka, Mantan Pejabat Bank Minta Kepastian Polisi

·Bacaan 3 menit

VIVA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kedatangan para mantan Direksi, Komisaris dan Pegawai Bank Swadesi (Bank of India Indonesia). Mereka datang ke sana untuk meminta keadilan kepada Bareskrim Polri terkait penetapan status tersangka yang sudah 10 tahun berlangsung tanpa kepastian hukum atas dugaan tindak pidana perbankan (tipibank) yang dituduhkan kepada mereka.

Kuasa hukum para tersangka, Fransisca Romana mengatakan, di sisi lain Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) dalam perkara ini sudah dikembalikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada penyidik Bareskrim.

"Klien saya ditersangkakan pasal 49 ayat 2 huruf b UU Perbankan karena diduga melanggar SOP. Sudah 10 tahun mereka menyandang status ini tanpa ada kepastian hukum," kata Fransisca di Mabes Polri, Kamis 19 Agustus 2021.

"Hal ini berarti proses penyidikan telah tidak memenuhi ketentuan undang-undang sehingga SPDP berikut sprindik dikembalikan kepada Penyidik Dirtipideksus Polri," ucap dia.

Dari penuturan Fransisca, para kliennya sudah lelah secara fisik dan mental apalagi di tengah pandemi, dipanggil terus menerus oleh penyidik yang semula jadi tersangka sekarang menjadi saksi karena alasan splitsing.

"Proses penyidikan 10 tahun di Polri, telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan bagi mereka," kata dia.

Ditambahkan Fransisca, para mantan Direksi, Komisaris dan Pegawai BoII kondisinya sudah pensiun dan saat ini rata-rata sudah berusia 70 sampai 83 tahun. Kondisi ini menurutnya membuat kliennya tidak selalu dalam kondisi sehat, apalagi ada yang menderita stroke permanen.

Penetapan tersangka atas dasar pelanggaran SOP internal BoII terjadi ketika memproses kredit PT Ratu Kharisma pada tahun 2008 sejumlah Rp10,5 miliar. Namun PT Ratu Kharisma tidak mau membayar kreditnya sehingga jaminan kredit yang diikat hak tanggungan dilelang.

Padahal Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017, mengatur sanksi administratif yang mempengaruhi penilaian kesehatan Bank, apabila ada pelanggaran SOP. Demikian pula PBI No. 9/14/PBI/2007 dan Surat Edaran BI No. 10/47/DPNP sanksinya adalah koreksi dan denda apabila terjadi kekeliruan dalam pelaporan SID kepada BI.

Sejak tahun 2008 hingga saat ini 20 orang tersangka tersebut tidak pernah menerima teguran baik secara lisan maupun tertulis dari BI/OJK, Dewan Komisaris, tidak ada temuan pelanggaran oleh Tim Audit/Akuntan Publik.

BoII tidak dirugikan. PT Ratu Kharima menikmati kreditnya tapi tidak mau bayar kreditnya. Lalu kenapa justru 20 orang Mantan Direksi, Komisaris dan Pegawai BoII ditetapkan Tersangka.

"Ibarat ada pencopet mengambil dompet tapi yang disalahkan justru yang kehilangan dompet karena tidak hati-hati menyimpan dompetnya," sergah Fransisca.

Untuk itu mereka akan terus menuntut akan adanya ketidak adilan ini, mereka telah pernah mengajukan gelar perkara di Karowasidik pada 9 Juli 2020. Di dalam gelar telah dipaparkan semua bukti-bukti yang menunjukkan Para mantan Direksi, Komisaris dan Pegawai BoII telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Justru karena PT Ratu Kharisma telah tidak membayar kreditnya maka BOII melelang jaminan kreditnya.

Dalam upayanya mencari keadilan, pihaknya kata Fransisca telah juga mengirimkan surat pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia yang membawahi Kapolri dan Kejaksaan Agung.

Termasuk juga kepada Komisi 3 DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan, Ombudsman, Komnas HAM dan intansi terkait lainnya. Apabila surat mereka tidak ada respons, mereka akan datang ke Presiden Jokowi, DPR dan instansi terkait lainnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel