10 Terdakwa Kasus Korupsi Divonis Sekaligus

TEMPO.CO, Surabaya- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis kepada 10 terdakwa sekaligus. Mereka seluruhnya tersangkut kasus penyelewengan Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur 2010 senilai Rp 57 miliar.

Sebanyak Rp 20 miliar dari dana tersebut dipakai untuk proyek pengadaan buku Sekolah Dasar sebesar Rp 12 miliar, buku Sekolah Menengah Pertama Rp 7 miliar dan pengadaan alat peraga Rp 1,7 miliar.

Saking banyaknya terdakwa yang harus divonis, majelis hakim yang dipimpin Sahman Girsang sampai meskors sidang. Termasuk memberi kesempatan para terdakwa istirahat, salat dan makan.

Bekas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selaku pengguna anggaran, Ahmad Sudiyono divonis 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsider kurungan 1 bulan.Vonis yang sama dijatuhkan pada Sumardi (panitia pengadaan); Sugeng Subowo, Sujarwono, Malaisondi (pemeriksa barang); Nur M. Ramadan (penerima anggaran); dan Bagus Suhantoro (pejabat pembuat komitmen).

Adapun tiga rekanan proyek, yakni Abdul Fatah (Direktur Utama CV Afifa Jaya), Arif Ardiansyah (CV Aneka Ilmu) dan Usman (CV Bintang 9) masing-masing divonis 4 tahun penjara.Sudiyono dan kawan-kawan dinyatakan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 jo Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun para rekanan proyek dianggap melanggar Pasal 4 undang-undang yang sama. Satu hakim anggota, Dame Pandiangan melakukan disenting opinion namun tidak mempengaruhi putusan hakim secara keseluruhan.

Dalam amar putusannya, Sahman Girsang mengatakan bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah karena pada saat buku-buku dan alat peraga tersebut datang hanya didrop di gudang kabupaten disertai berita acara penerimaan . Padahal, kata Sahman, buku-buku itu harus segera didistribusikan ke sekolah-sekolah. "Sehingga akhirnya biaya pengirimannya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan," kata Sahman.

Menurut hakim, berdasarkan bukti-bukti yang dibawa ke persidangan terdapat selisih harga Rp 605 juta dari pengadaan buku-buku dan alat peraga tersebut. Namun, kata dia, selisih harga itu tidak dinikmati oleh para terdakwa. "Perbuatan terdakwa juga tidak sesuai dengan petunjuk teknis peraturan Kementerian Pendidikan Nasional," kata Sahman.

Kuasa hukum terdakwa, Muhamad Nuril mengatakan, kliennya hanya dipersalahkan karena dianggap tidak mengawasi proses pengadaan barang. Padahal, menurut dia, pengawasan itu telah dilaksanakan secara berjenjang. "Semua sudah diverifikasi secara lengkap," kata Nuril.

KUKUH S WIBOWO

Berita Terpopuler:

Tak Bayar Gaji, Dirut Metro TV Dilaporkan ke Polda

IS, Terduga Peminta Upeti BUMN Terbaru

Guruh Kritik Gelar Pahlawan Nasional Bung Karno

Soekarno Jadi Pahlawan Nasional, Guruh Emoh Datang 

Krypton Planet Kelahiran Superman Telah Ditemukan?  

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.