107 kantor BPN laksanakan program pelayanan pertanahan akhir pekan

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan 107 kantor BPN siap melaksanakan program pelayanan pertanahan akhir pekan (pelataran).

"Dalam data kami, akan ada sebanyak 107 kantah (kantor pertanahan) yang akan menjalankan program ini,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN luncurkan hotline pengaduan masyarakat

Dia menjelaskan loket prioritas itu untuk pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan pada Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat.

"Khususnya bagi kantor pertanahan yang berada di kota-kota besar," ujarnya.

Selain program pelataran, Kementerian ATR juga meluncurkan program inovasi hotline pengaduan.

“Program hotline atau kontak pengaduan dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, permohonan informasi, maupun dalam penyampaian aspirasi,” jelas Hadi.

Hotline pengaduan bagi masyarakat ini adalah hasil kolaborasi dengan PT Telkom Indonesia. Layanan ini merupakan sistem pengelolaan pengaduan berbasis Whatsapp yang responsif dan cepat. Sehingga, dapat memberikan informasi kepada masyarakat dari mana saja dan kapan saja. Adapun nomor hotline yang difasilitasi Kementerian ATR/BPN adalah 08111-068-0000.

“Harus responsif, tidak boleh menunggu," ujarnya.

Dia juga menginstruksikan seluruh Kantor wilayah dan kantor pertanahan agar memaksimalkan penggunaan media sosial.

Kata Hadi, saat ini masyarakat menginginkan kemudahan untuk mengakses layanan dengan cepat tanpa kendala ruang dan waktu. Melalui sebuah sistem digital yang aman, andal, transparan, dan akuntabel, masyarakat akan bisa merasakan kehadiran Kementerian ATR/BPN.

“Berikan pelayanan terbaik, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang takut datang ke kantor di daerah. Kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit, kalau bisa cepat mengapa harus diperlambat,” pesan Hadi.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN gandeng ANRI arsipkan dokumen pertanahan
Baca juga: Anggota DPR soroti atribut baru Kementerian ATR/BPN
Baca juga: Direktur di Kementerian ATR/BPN diperiksa terkait korupsi lahan sawit

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel