108 Warga Bali Mengadu Dicatut Parpol, Mulai ASN hingga Penyelenggara Pemilu

Merdeka.com - Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerima 108 aduan dari warga Bali yang namanya dicatut partai politik sebagai anggota atau pengurus. Warga yang melapor di antaranya ASN hingga penyelenggara pemilu.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Bali Ketut Rudia mengatakan bahwa aduan masyarakat tersebut ditemukan sejak dibukanya Posko Pengaduan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik pada Agustus 2022.

"Awalnya (ditemukan) memasuki tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik, itu salah satu antisipasi kita adalah dengan membuka posko pengaduan di Bawaslu. Tujuannya, kalau ada masyarakat yang mengadu bahwa namanya dicantumkan oleh partai yang sudah dinyatakan lolos pendaftarannya," kata dia, saat dihubungi, Jumat (9/9) malam.

"Dicantumkan dalam artian tanpa sepengetahuan orang tersebut. Ternyata, sampai hari ini memang ada aduan dari masyarakat di sembilan kabupaten dan kota yang jumlahnya 108 aduan. Dan masyarakat keberatan namanya digunakan sebagai anggota parpol," imbuhnya.

Hingga 8 September 2022, pengaduan terbanyak masuk ke Bawaslu Kabupaten Buleleng sebanyak 91 orang, kemudian Bawaslu Badung 5 orang, Bawaslu Karangasem 5 orang, Bawaslu Provinsi Bali 3 orang, Bawaslu Gianyar 3 orang, dan Bawaslu Bangli 1 orang.

Selain itu, mereka yang namanya dicatut parpol dan dimasukkan sebagai anggota parpol ke Sipol ada yang berprofesi sebagai ASN dan staf penyelenggara pemilu.

Proses Hukum Tergantung Korban Pencatutan

Ia juga menyebutkan, dengan adanya aduan itu, pihaknya melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali agar warga itu dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pendukung partai politik karena mereka tidak pernah mendaftar ke partai politik.

"Untuk tidak lanjutnya (apakah ke proses hukum), itu kembali kepada pribadi-pribadi (orang yang dicatut). Kalau mereka mau melanjutkan ke partai, biarlah mereka yang menuntut partai itu. Kami hanya sebatas dilapori kita fasilitasi ke KPU agar KPU mencoret dari keanggotaan partai politik itu saja," ujarnya.

Pihaknya juga meminta, apabila Bawaslu Bali ingin partai politik betul-betul mendaftarkan anggotanya melalui proses pendaftaran yang sesuai prosedur. Mereka harus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mau menjadi anggota partai politik.

"Ini juga penting, ketika verifikasi faktual nanti akan difaktualkan karena menyangkut sarat dukungan," jelasnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar melapor bila namanya dicatut sebagai anggota partai. "Sampai hari ini kita tetap membuka posko kalau ada masyarakat mengadu kepada Bawaslu, baik di provinsi dan kabupaten kota kita fasilitasi. Imbauannya, agar partai politik tidak mencatut masyarakat yang tidak tahu menahu menjadi anggota partai politik, lebih-lebih mencatut nama-nama yang dilarang undangan-undangan, misalnya TNI, Polri, ASN dan lain-lain. Itu oleh undang-undang dilarang menjadi anggota partai politik," imbaunya. [yan]