11.283 Pelaku UMK Peroleh Program Sertifikasi Halal Gratis, Sisa 13.717 Kuota

Merdeka.com - Merdeka.com - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham mencatat, sebanyak 11.283 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) telah terdaftar dalam Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) dari 25.000 Kuota yang tersedia. Dengan capaian ini, sisa kuota yang masih tersedia untuk pelaku UMK memperoleh sertifikat halal gratis mencapai 13.717 kuota.

"BPJPH tahun ini mengalokasikan 25.000 UMK yang dapat pelayanan sertifikasi halal gratis," ujarnya dalam acara Kemitraan Multi-Pihak: Knowledge Sharing Pendamping Proses Produk Halal, Kamis (23/6).

Dia menjabarkan, kuota 25.000 itu berlaku untuk fasilitasi UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan halal-self-declare. Untuk bisa self declare, UMK harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan BPJPH.

Program yang dilaunching pada akhir 2021 lalu sendiri sudah berlaku sejak Maret 2022 ini sampai Desember 2022.

Aqil menambahkan, pembiayaan sertifikasi halal dari kementerian/lembaga lain saat ini sedang dikonsolidasi dengan berbagai pihak. Kata dia, BPJPH telah mengadakan roadshow ke berbagai pihak untuk memperoleh dukungan fasilitasi pembiayaan UMK bersertifikat halal. Hal ini untuk memenuhi target 10 juta produk halal yang bisa disertifikasi halal hingga akhir 2022.

"BPJPH terus melakukan komunikasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan dan k/l terkait lainnya," tutupnya.

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) akan membantu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menerbitkan sertifikasi halal bagi 10 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal itu dilakukan lantaran BPJPH mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma menjelaskan, KSP nantinya membantu melakukan koordinasi dengan Kemenkop UKM dan Kemenkeu terkait data UMKM. Data yang dimaksud berasal dari data Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan penyaluran kredit ultra mikro dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

"Data ini akan melengkapi data UMKM bagi BPJPH karena lebih mudah diverifikasi oleh pihak bank," katanya saat bertemu Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, Jumat (21/1). [azz]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel