15 Perusahaan Pinjol Belum Penuhi Syarat Modal Rp25 Miliar

Merdeka.com - Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan ada 15 perusahaan fintech lending atau peer-to-peer lending belum penuhi syarat modal minimal pendirian sebesar Rp 25 miliar di tahun pertama transisi aturan. Ini berkaitan aturan POJK Nomor 10 Tahun 2022.

Aturan tentang pendanaan bersama berbasis teknologi informasi itu memang mewajibkan fintech lending untuk menyetorkan modal sebesar Rp 25 miliar saat pendirian perusahaan pinjol baru. Namun, OJK sendiri masih melakukan moratorium terhadap pendirian perusahaan pinjol baru.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK Moch Ihsanuddin mengatakan ada 15 perusahaan yang belum memenuhi setoran modal minimal, setidaknya dalam masa transisi satu tahun awal. Meski, sejumlah lainnya mulai menambah setoran modal awal untuk memenuhi syarat.

"Data terakhir ada 15 perusahaan peer to peer di bawah itu," kata dia dalam Konferensi Pers di Gedung OJK, Wisma Mulia 2, Jakarta, Selasa (13/9).

Secara keseluruhan, Ihsanuddin mengatakan, ada 102 pinjol yang terdaftar resmi di OJK, seluruhnya diberikan masa transisi bertahap menyoal aturan modal awal tersebut. Setidaknya ada waktu 3 tahun transisi untuk perusahaan pinjol memenuhi modal awal.

"Ada semacam masa transisi, 1 tahun, di akhir tahun pertama harus penuhi Rp 2,5 miliar kemudian 2 tahun Rp 7,5 miliar, dan 3 tahun Rp 12,5 miliar," papar Ihsanuddin.

Terkait 15 perusahaan tadi, pihaknya masih memantau secara ketat perusahaan tersebut. Misalnya, dengan mendorong untuk adanya penambahan modal, sebelum masa transisi usai.

"Kalau review-nya ini akan ada pada setahun pertama sejak POJK diundangkan. Nanti didiskusikan, mau diapakan mereka? Cuma kan ini belum setahun, kita akan supervisory action ya. Kita suruh tambah modal. Mau nggak mau kan mereka harus nambah modal," ujarnya.

Diketahui, OJK meperkuat regulasi tentang persusahaan fintech Fintech P2P Lending aau penyedia pinjaman online alias pinjol. Atas dasar itu, OJK menerbitkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/Fintech P2P Lending).

POJK LPBBTI ini dikeluarkan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan, mempermudah dan meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.

POJK ini juga merupakan penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dalam rangka mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan lebih kontributif serta memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com [azz]