2 Hakim Agung Tersangka Korupsi, MA: 'Biang Keladi' Kepercayaan Publik Menurun

Merdeka.com - Merdeka.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi merilis sejumlah catatan institusinya guna mengawali tahun 2023. Mengulas capaian tahun lalu, salah satunya soal bidang penanganan perkara Mahkamah Agung telah menyelesaikan (minutasi) perkara sebanyak 30.195 kasus.

"Data tersebut dihimpun pertanggal 27 Desember 2022 dan masih memungkinkan bertambah hingga akhir tahun (30/12). Minutasi tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung," kata Sobandi dalam keterangan pers diterima, Senin (2/1/2023).

Meski begitu, lanjut Sobandi, prestasi dan kebanggaan yang dibangun sepanjang 2022 sirna, usai kepercayaan publik menurun akibat kasus hakim agung yang dijerat kasus rasuah.

"Di penghujung tahun 2022, tepatnya tanggal 21 September 2022 terjadi peristiwa penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan beberapa pegawai dan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung terkait dengan penanganan perkara," sesal Sobandi.

Akibat peristiwa tersebut, 2 orang Hakim Agung, 3 orang Panitera Pengganti dan 5 orang pegawai ditetapkan KPK sebagai tersangka. Selain itu, tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung terutama terhadap integritas hakim, dan aparatur peradilan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mengalami penurunan.

“Indikasi penurunan kepercayaan publik tersebut terlihat dari hasil Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Mahkamah Agung. Pada tahun 2021 Mahkamah Agung mendapat skor 82,72 sedang pada tahun 2022 turun skor 74,61,” ungkap Sobandi.

Meski begitu, berdasarkan Survei Penilaian Integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, skor Mahkamah Agung masih di atas indeks integritas nasional Indonesia tahun 2022 sebesar 72%. Bahkan, lanjut Sobandi, Mahkamah Agung masih mengisi urutan pertama dan yang disebut paling dipercaya publik menurut survei Charta Politika Indonesia dengan skor 71,5% pada akhir November 2022.

“Publik tetap menuntut agar Mahkamah Agung berbenah untuk meningkatkan integritas dan mengembalikan kepercayaan publik,” Sobandi menutup. [ded]