2 Pejabat Bakamla Segera Diadili Kasus Korupsi Backbone Coastal

Agus Rahmat, Edwin Firdaus
·Bacaan 2 menit

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI (Badan Keamanan Laut) pada tahun anggaran (TA) 2016 Leni Marlena, dan anggota/Koordinator Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI TA 2016 Juli Amar Ma'ruf, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta.

Leni dan Juni, akan didakwa dalam perkara rasuah atas pengadaan Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla RI pada tahun anggaran 2016.

"Kamis (15 April 2021) Jaksa KPK Tonny Frengky Pangaribuan telah melimpahkan berkas perkara para terdakwa yaitu Leni Marlena dan Juli Amar Ma’ruf ke PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada awak media, Jumat, 16 April 2021.

Baca juga: Menteri Inisial M Disebut Kena Reshuffle, Siapa yang Terdepak?

Dengan pelimpahan berkas tersebut, terang Ali, penahanan Leni dan Juli selanjutnya menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU," kata Ali.

Pada perkaranya, Leni dan Juli bakal didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain Leni dan Juli, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno, dan Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 31 Juli 2019.

Adapun Bambang dalam kasus ini ditangani oleh Polisi Militer TNI AL, karena pada saat menjabat selaku PPK yang bersangkutan adalah anggota TNI AL. Sementara itu untuk Rahardjo, JPU KPK mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Jaksa menilai ada kekeliruan dalam pertimbangan putusan hakim itu, terutama dalam hal jumlah nilai dari uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Rahardjo.

PT DKI memutus Rahardjo dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama menjalani masa penahanan dan denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selanjutnya, menjatuhkan pidana untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp15.014.122.595,00 selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2020 menjatuhkan vonis terhadap Rahardjo selama 5 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi proyek di Bakamla TA 2016.

Proyek tersebut adalah pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp63,829 miliar.

Rahardjo juga diwajibkan bayar uang pengganti sebesar Rp15,14 miliar sesuai dengan keuntungan yang dia terima.

Namun putusan uang pengganti lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa KPK yang meminta agar Rahardjo membayar sejumlah Rp60,32 miliar.